DAELPOS.com : SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Saya bersyukur bisa hadir disini dan berdiskusi soal kegiatan yang sudah berjalan di 2021 dan yang akan kita kerjakan di 2022,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim, pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Timur, di kota Malang, Kamis (9/6/2021).
Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan BI Jatim, Difi Johansyah, Kadinas koperasi dan UKM Jatim, Mas Purnomo Hadi, Perwakilan Himbara, Bank Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim, Para Kabid Koperasi dan UKM Jatim, Para Kadinas atau perwakilan dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jatim, perwakilan dari pelaku dan asosiasi UMKM di Jatim.
SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini jumlah Koperasi mencapai 127.124 dengan rincian 121.124 di tingkat kabupaten/kota, 8.076 tingkat Provinsi dan 5.161 tingkat nasional. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 63.955.369 atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.
“Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar dan arahnya mudah- mudahan ke angka positif, sehingga ada kenaikan target pada tahun 2022. Ini menunjukkan program Pusat dan Daerah sudah harus selaras, ” kata Arif Rahman Hakim.
Arif Rahman Hakim memberi contoh kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen naik menjadi 5,3 persen pada 2022. Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.
Rasio wirausaha yang di 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen di tahun 2022. Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 di 2021 dan 150 di tahun 2022. Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen.
“Hal ni mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM pada PDB.
Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan, akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024. Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,” jelas Arif Rahman Hakim.
Alokasikan di APBD
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM. “Misalnya peningkatan kapasitas SDM, kurasi produk UMKM juga harus dianggarkan. Kami di Provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota,” kata Khofifah yang juga mantan Mensos itu.
Gubernur Jatim juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk memastikan bahwa proses perijinan UMKM dilakukan sudah bisa di semua level dan lini. “Pak Pur selaku KadiskopUKM Jatim harus bisa mengkoordinasikan industri makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT. Agar bisa diakses UMKM,’ katanya.
Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perijinan lain seperti sertifikat halal, POM harus seiring dengan akses permodalan.
“Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi bahwa aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan” pinta Gubernur Khofifah.
Gubenur Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di bulan Agustus 2021 mendatang. “Ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin BBI ini. Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung,” imbuh Gubernur
Potensi KUMKM Jatim
Sebelumnya Kadinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi mengatakan rapat koordinasi ini diperlukan agar dinas koperasi dan UMKM di kabupaten/kota agar bisa mensinergikan dengan program di Kementerian.” Saya melaporkan kepada Bapak SeskemenkopUKM, bahwa semangat dinas koperasi dan UKM di Jawa Timur ini luar biasa. Insha Allah semua 38 Kabupaten/kota hadir semua di sini. Ini menunjukkan hubungan emosional dengan koperasi dan UMKM tidak terhalang corona. Kami juga menggunakan rakor secara virtual buat teman-teman di daerah yang tidak mungkin kami undang semua. Jawa Timur ini memiliki 9,7 juta pelaku UMKM sedangkan jumlah koperasinya sebanyak
22.586 ,”kata Mas Purnomo Hadi.
Lebih lanjut KadinaskopUKM Jawa Timur menjelaskan jumlah pelaku koperasi dan UMKM sebanyak 22.586 koperasi dan 9,78 juta UMKM itu menjadi backbound atau tulang punggung perekonomian Jatim.”Hal itu karena sumbangsih KUMKM Jawa Timur terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai 57,25 persen, atau tumbuh 5 persen dibanding 2018, persentase yang cukup tinggi yang merupakan perhitungan kami dengan BPS,” jelas Mas Purnomo Hadi.
Bahkan Menurut KadiskopUKM Jatim ini, meski ditengah pandemi, KUMKM di Jawa Timur masih berkibar dibanding perusahaan lain dan tidak pernah mem PHK karyawan. “Malah si tahun 2020, kami meresmikan 87 cabang koperasi, jika satu koperasi punya karyawan 5-10 maka sudah berapa tenaga kerja terserap,” kata Mas Purnomo Hadi.
Jumlah koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pun terhitung tinggi yaitu sebesar 55,78 persen, atau naik 10 persen dibanding 2019.
KadiskopUKM Jatim Mas Purnomo Hadi menambahkan, Jawa Timur juga memiliki program unggulan yaitu OPOP (One Pesantren One Product) dimana ada 4.500 pesantren yang menjadi sumber kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi bagi para santri. OPOP dikembangkan dalam tiga pilar yaitu santripreneur, pesantrenpreneur dan sociopeneur. Jawa Timur juga memiliki dan mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo yang untuk industri makanan dan minuman. KIH memberikan kemudahan pendampingan pembinaan UMKM sampai fasilitasi sertifikat halal, laboratorium dan akses pemasaran baik offline maupun online.
