Menteri LHK Harap Upaya RHL Tingkatkan Kualitas Lingkungan Danau Toba

Sunday, 13 June 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu, menginstruksikan untuk melakukan upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara besar-besaran untuk menangani degredasi lingkungan dan bencana. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah membangun sejumlah persemaian modern di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat memproduksi bibit dalam skala besar.

Persemaian modern yang tengah dan yang akan dibangun terdapat di beberapa wilayah antara lain, persemaian modern di Kalimantan Timur (120 Ha), di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara (37,25 Ha), Labuan Bajo, NTT (30 Ha), Mandalika, NTB (32,25 Ha), dan Likupang, Sulawesi Utara (30,33 Ha).

Menteri LHK, Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (12/6/2021), meninjau langsung pembangunan Persemaian Modern Toba di Desa Sibisa, Kab. Toba. Selain itu, Menteri Siti juga meninjau beberapa lokasi di sekitar Danau Toba untuk rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), diantaranya di Desa Simangulampe, Kec. Baktiraja dan Desa Pearung, Kec. Lintong Ni Huta, Kab. Humbang Hasundutan.

Menteri Siti menyampaikan bahwa apabila terdapat lokasi RHL yang melibatkan masyarakat dalam Usaha Pengelolaan Sumberdaya Alam (UPSA), maka harus dilakukan secara utuh.

Menteri Siti mencontohkan, “Misalnya pada bagian paling atas bentang alam yang harusnya terdapat pepohonan, maka tidak boleh terputus garis pepohonannya. Selain itu, harus diperhatikan juga saluran air jatuh dapat dibuatkan embung bawah atau embung atas untuk menahan air tidak langsung masuk ke Danau Toba,” terang Menteri Siti.

Upaya RHL di daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba, sejak tahun 2015 hingga 2021 telah dilaksanakan kegiatan RHL seluas 5.098 Hektare (Ha). Di DTA Danau Toba ini juga telah dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 30 unit dan Kebun Bibit Desa (KBR) sejumlah 18 unit untuk menyediakan bibit pohon. Jumlah bibit pohon yang telah disalurkan untuk RHL sejak tahun 2015 hingga saat ini telah mencapai lebih kurang 3 juta bibit pohon.

See also  Telkom Test House Jadi Acuan Nasional Uji Perangkat Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia

Sehari sebelumnya (11/6/2021), bertempat di Parapat, tepi Danau Toba, Menteri Siti bertemu dan berdiskusi dengan beberapa bupati di Provinsi Sumatera Utara yang daerahnya berada di sekitar Danau Toba. Bupati yang hadir diantaranya adalah Bupati Toba, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Simalungun, Bupati Dairi.

Pertemuan ini dimaksudkan Menteri Siti untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menyamakan visi dan langkah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba.

Kunjungan kerja ke Sumatera Utara kali ini, Menteri Siti membawa serta beberapa pejabat pimpinan tinggi di KLHK. Dirinya berharap para pejabat dapat langsung memberikan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh para kepala daerah. Setelah memperoleh keterangan dari para bupati, Menteri Siti kemudian menindaklanjuti dengan rencana meninjau langsung kondisi di lapangan.

Pada akhir kunjungan kerjanya, Menteri Siti berdialog dengan organisasi masyarakat sipil Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) di Parapat (13/6/2021). Dialog ini dimaksudkan Menteri Siti untuk mendengarkan keterangan dari perwakilan masyarakat terkait persoalan yang terjadi di sekitar Danau Toba.

Menteri Siti menegaskan bahwa pemerintah telah membuat sejumlah aksi korektif atas kebijakan yang kurang ideal. Dirinya memastikan pemerintah hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Selanjutnya, seluruh informasi dan keterangan yang didapat dari kunjungan kerja kali ini akan dibahas lebih lanjut dalam tingkat yang lebih tinggi di Jakarta, untuk menentukan keputusan teknis penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.(*)

Berita Terkait

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Berita Terkait

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Thursday, 8 May 2025 - 13:25 WIB

Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Thursday, 8 May 2025 - 13:13 WIB

Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terbaru