Hendak Vaksin Tapi Belum Punya NIK, Segera Lapor ke Dinas Dukcapil

Friday, 6 August 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat yang hendak melakukan vaksin tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk segera melapor ke Dinas Dukcapil maupun Dinas Kesehatan setempat. Hal ini supaya penerbitan NIK dapat segera diproses, sehingga bisa dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Zudan saat memberikan keterangan pers secara virtual, usai menandatangani kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan, pada Jumat (6/8/2021).

“Jadi sekarang yang belum punya NIK segera hubungi dinas kesehatan masing-masing atau langsung ke dinas dukcapil masing-masing,” ujar Zudan.

Dia menjelaskan, dengan laporan tersebut maka Dinas Dukcapil bakal segera memproses NIK yang bersangkutan, agar vaksinasi dapat segera dilakukan. Imbauan ini berkaitan dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga Dinas Kesehatan perlu terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.

Zudan mengatakan, telah memberikan instruksi ke Dinas Dukcapil di daerah agar segera merespons kebijakan tersebut. Ia mencontohkan kerja kolaborasi yang dapat dilakukan. Menurutnya, bila vaksinasi hendak dilakukan di panti asuhan dan mendapati anak-anak yang belum memiliki NIK, maka Dinas Kesehatan perlu mengajak Dinas Dukcapil untuk membantu pendataan.

“Mengajak Dinas Dukcapil datang ke panti asuhan itu, melakukan pendataan memberikan formulir F-1.01 diterbitkan NIK langsung saat itu juga bisa sambil diproses vaksinasinya, jadi tidak ada yang terhambat,” ujar Zudan.

See also  Menteri Bahlil: Pemerintah Akan Tambah Kepemilikan Saham di Freeport untuk Mendukung Hilirisasi

Berita Terkait

Podcast Ngegas Rakyat Merdeka, Viva Yoga Ajak Gen Z Berkreasi, Berinovasi, dan Berkiprah Di Kawasan Transmigrasi
Menteri PU Dorong Percepatan Penyelesaian JTTS Tahap II Palembang–Betung Oleh Hutama Karya
Menteri PANRB: Zona Integritas Tidak Hanya Menjadi Simbol Tapi Pemicu Lahirnya Perubahan Yang Berdampak
Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Kementerian PU Pastikan Sarana Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
Komite III DPD RI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Pariwisata
Transformasi Widyaiswara Jadi Penggerak ASN Pembelajar, Kementerian PANRB dan LAN Tekankan Kolaborasi
Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah Hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
Esok Hari, Kementerian PANRB Gelar Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024

Berita Terkait

Friday, 2 May 2025 - 20:24 WIB

Podcast Ngegas Rakyat Merdeka, Viva Yoga Ajak Gen Z Berkreasi, Berinovasi, dan Berkiprah Di Kawasan Transmigrasi

Friday, 2 May 2025 - 18:39 WIB

Menteri PU Dorong Percepatan Penyelesaian JTTS Tahap II Palembang–Betung Oleh Hutama Karya

Friday, 2 May 2025 - 18:11 WIB

Menteri PANRB: Zona Integritas Tidak Hanya Menjadi Simbol Tapi Pemicu Lahirnya Perubahan Yang Berdampak

Friday, 2 May 2025 - 10:28 WIB

Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Kementerian PU Pastikan Sarana Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Wednesday, 30 April 2025 - 22:14 WIB

Komite III DPD RI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Pariwisata

Berita Terbaru