Komisi VIII DPR RI Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Distribusi Bansos

Friday, 27 August 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi Bantuan Sosial (Bansos). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, Jumat (27/8/2021) di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang.

Menurut Ace, kunjungan ini juga untuk memastikan agar distribusi bansos berjalan dengan lancar.

“Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial karena kita tahu bahwa di era pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos. Pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam”, ujar Ace.

Ace menyebut beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

“Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Masih ada sekitar 2300an. Itu cukup besar ya. Yang kedua untuk Kartu Sembako sekitar 5000an. Dan satu lagi, Bantuan Sosial Tunai (BST) kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5000an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur ke masyarakat karena ada beberapa penyebabnya. Misalnya ada yang salah alamat, yang sudah meninggal sekitar 900an, yang pindah (alamat) sekian ratus”, lanjut Ace.

“Jadi temuan-temuan semacam ini di Kabupaten Bandung tentu harus segera diselesaikan. Karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh Pemerintah dan kami sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta anggota Komisi VIII ingin memastikan jalan keluarnya. Termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat. Jangan sampai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak terdistribusikan kepada masyarakat. Kami tadi menyepakati ini akan segera diselesaikan”, pungkasnya.

See also  Kala TPS Didatangi Banyak ‘Bule’ dari Berbagai Negara

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjanjikan agar permasalahan pendistribusian dapat diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bandung.

“Kita berharap Senin dan Selasa (pekan depan) itu kelar pembagian maupun (perbaikan) alamat-alamat yang tidak jelas”, kata Risma.

Selain mendorong penyelesaian masalah distribusi bansos, Ace yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat bersama anggota Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan berbagai bantuan sosial seperti Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada 100 penerima, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial, bantuan kepada anak-anak yatim piatu yang belum bersekolah yang orang tuanya meninggal korban Covid 19, dan bantuan kepada anak-anak yatim piatu yang sudah bersekolah yang orang tuanya meninggal korban Covid 19.(*)

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Berita Utama

Implementasi PU608, Menteri PU: Jembatan Buton-Muna Segera Dibangun

Sunday, 13 Jul 2025 - 18:22 WIB

News

Mendes Yandri: Pondok Pesantren Penting bagi Kemendes PDT

Sunday, 13 Jul 2025 - 18:08 WIB