Kemendagri Beri Arahan Strategi Percepatan Realisasi Anggaran dan Lelang Dini

Friday, 14 January 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai strategi percepatan realisasi anggaran dan lelang dini. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni ketika menjadi pembicara dalam webinar bertema “Lelang Dini dan Percepatan Realisasi APBD” yang berlangsung pada Rabu (12/1/2022).

Menurut Fatoni, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cenderung meningkat tajam pada akhir tahun. Karena itu, daerah diminta melakukan sejumlah upaya agar persoalan tersebut tidak kembali berulang, salah satunya melalui skema pengadaan dini.

“Pemda dapat melakukan pengadaan dini atas barang atau jasa yang dapat dimulai pada Juli dan Agustus di tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya.

Fatoni menekankan, Pemda agar tidak ragu menerapkan skema tersebut. Sebab, kebijakan itu telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terlebih lagi, upaya tersebut juga diperkuat dengan pembentukan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Dini Atas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemda yang ditandatangani Kemendagri bersama LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Secara rinci, Fatoni menjelaskan, pada 2023 daerah dapat melakukan skema pengadaan dini pada Juli atau Agustus di Tahun Anggaran (TA) 2022. Skema tersebut, utamanya dapat diterapkan manakala Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah ditetapkan. Bahkan di waktu tersebut, daerah juga telah diperkenankan menetapkan pemenang lelang.

Pada kesempatan yang sama, ia kembali mengingatkan daerah untuk bersungguh-sungguh menjalankan skema itu. Terlebih lagi langkah itu dinilai penting guna mendorong peningkatan realisasi APBD TA 2022 serta periode berikutnya.

“Ini penekanan bahwa Pemda boleh melakukan pengadaan dini sejak bulan Juli dan Agustus pada tahun sebelumnya,” pungkasnya.

See also  World Water Forum Ke-10 di Bali, Menteri Basuki Tekankan Kolaborasi sebagai Kunci Pengelolaan Wilayah Sungai

Berita Terkait

TEP IPB Latih Petani Kurik Produksi Benih Padi, Tanam Dua Varietas di Lahan Percontohan 3 Hektare
Gus Ipul Raih Penghargaan Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan Kelompok Rentan
Lebih Nyaman Dilintasi, HKA Tuntaskan Perbaikan Perkerasan Ruas Tol JORR-S
TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura
Kementerian PU Rampungkan Penanganan Darurat di 4 Titik Pascabanjir Semeru
Modal Limbah Ternak dan Cacing, Warga Senggi Keerom Kini Bisa Produksi Pupuk Sendiri, Dukung Swasembada Pangan Presiden
Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina
Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 21:05 WIB

TEP IPB Latih Petani Kurik Produksi Benih Padi, Tanam Dua Varietas di Lahan Percontohan 3 Hektare

Friday, 20 November 2026 - 19:26 WIB

Gus Ipul Raih Penghargaan Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan Kelompok Rentan

Thursday, 19 November 2026 - 15:05 WIB

Lebih Nyaman Dilintasi, HKA Tuntaskan Perbaikan Perkerasan Ruas Tol JORR-S

Thursday, 19 November 2026 - 14:10 WIB

TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura

Wednesday, 18 November 2026 - 06:54 WIB

Kementerian PU Rampungkan Penanganan Darurat di 4 Titik Pascabanjir Semeru

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB