Ridwan Kamil Minta Bank Bjb Jadi Solusi Atasi Pinjol Ilegal Lewat Transformasi Digital

Tuesday, 18 January 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Dok Humas Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Dok Humas Jabar

DAELPOS.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta bank bjb mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dengan kekuatan transformasi digital agar warga tak terjerat praktik pinjaman online ilegal. 

Hal itu akan terwujud apabila bank bjb bisa menghadirkan solusi bagi masyarakat Jabar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi,  khususnya sektor ekonomi digital dengan target mengikis pinjaman online ilegal yang tengah merajalela. 

“Ada tugas-tugas pembangunan, salah satunya mengentaskan kemiskinan dengan melawan pinjaman online ilegal atau pun rentenir. Bank bjb bisa berperan di sini, seperti dengan adanya kantor cabang di Bali,” kata Ridwan Kamil saat menutup acara Business Review Semester II Tahun 2021 bank bjb di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali, Senin (17/1/2022) malam. 

Pada Selasa (18/1/2022) besok, Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil  – direncanakan meresmikan Program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) untuk usaha mikro berbasis rumah ibadah di wilayah Bali. Ia berharap bjb bisa memberikan dampak positif tak hanya untuk warga Jabar, melainkam juga menyeluruh ke berbagai provinsi di Indonesia. 

“Dii Bali akan diluncurkan Kredit Mesra untuk usaha mikro berbasis rumah ibadah,” imbuh Gubernur. 

Sebelum menghadiri acara di Bali, Gubernur mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Diawali Presiden menghadiri Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan, kemudian diakhiri meninjau terowongan dua proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Purwakarta. 

Dalam kesempatan itu, Kang Emil menekankan pesan penting dari Jokowi, yakni terkait tiga kunci perekonomian di Indonesia di antaranya hilirasi industri, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. 

“Pak Jokowi tadi dalam pernyataannya menyampaikan tiga kunci perekonomian Indonesia ke depan, yakni hilirisasi industri, ekonomi hijau dan ekonomi digital. Tiga hal itu kalau digabung dan kompak, ekonomi Indonesia akan luar biasa,” ungkapnya. 

See also  Lepas 5.000 Pelari, Tamsil Linrung Puji Sport Tourism Jadi Lokomotif Baru Ekonomi Daerah

Apalagi sebanyak 1.500 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bali akan dilibatkan dalam produksi barang untuk Konferensi Tingkat Tinggi The Group of Twenty (KTT G-20) tahun ini. 

“Sekarang saja G-20 yang akan digelar di Bali kita ranking 16. Tiga rumus ini kalau dipakai, kita bisa rangking 10. Dalam 10 tahun ke depan bjb harus ikut dalam narasi itu. Kredit yang sebelumnya di zona biasa perlu digeser ke zona-zona kunci itu,” pungkas Kang Emil.

Berita Terkait

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD

Berita Terkait

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Berita Terbaru