DAELPOS.com – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring itu diikuti oleh para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejumlah pejabat Pemerintah Pusat, serta para pemangku kepentingan lainnya dan para pakar/praktisi akademisi di bidang terkait sebagai narasumber.
Dalam acara tersebut, Gubernur Anies berharap, Pemprov DKI Jakarta semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di tengah masa pemulihan dampak COVID-19. Gubernur Anies juga menggarisbawahi peran Jakarta ke depannya sebagai pusat ekonomi bisnis berskala global.
“Jadi, kenyataannya Jakarta akan mengalami transformasi. Tapi, bagi Jakarta, sebetulnya bukan status itu yang penting. Sekarang kita berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Ini tantangan kita sekarang,” ujarnya seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Kamis (27/1).
Dengan berbagai perubahan yang dialami Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dituntut menata kembali untuk pengelolaan kota ini. Karena itulah, saat ini Jakarta sedang menyusun RPD Tahun 2023-2026.
Penyusunan RPD diharapkan dapat menjadikan Jakarta menjadi pusat perekonomian, pendidikan dan kesehatan. RPD bukan hanya terkait hal administrasi maupun meneruskan program yang sudah ada, melainkan mempertimbangkan posisi Jakarta di dalam orbit kota megapolitan dunia.
“Jakarta saat ini menyumbangkan 18 persen dari GDP Nasional. Kalau kita bisa terus melakukan efisiensi atas kegiatan perekonomian, maka lompatan ini akan makin kuat lagi, karena pintu gerbang internasional tetap ada di Jakarta,” terang Gubernur Anies.
Selain itu, Gubernur Anies berharap simpul sosial, budaya, dan peradaban yang telah terbangun di kota Jakarta dapat tetap terjaga dengan baik dan lebih diperkuat lagi. Kesetaraan dan keadilan harus menjadi yang utama.
“Kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa. Karena itu, kesetaraan jadi penting, keadilan jadi penting. Karena, semua yang datang di kota ini harus bisa mendapatkan itu. Ini yang saya ingin garis bawahi bagaimana mengaturnya ke depan,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, pandemi COVID-19 juga turut mengubah tatanan aktivitas masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 tidak hanya harus direspons cepat, tetapi juga harus dilakukan perubahan desain pembangunan dan pengelolaan kota. Karena itu, dalam menyusun RPD, pandemi juga termasuk hal yang menjadi bahasan.
Dengan segala upaya dan capaian yang telah diraih, Pemprov DKI Jakarta perlu terus melakukan berbagi perbaikan dan perubahan. Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 merupakan momentum untuk merangkai visi Jakarta ke depan dan menjawab berbagai tantangan yang fundamental.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta membuka ruang-ruang diskusi dengan para ahli atau pakar, serta seluruh pihak untuk memperluas wawasan dalam menyiapkan rute menuju kota berskala global.
“Kita ingin sekali dalam forum ini mungkin lebih banyak pendekatannya induktif dari pada deduktif. Jadi, bukan apa konsepnya, bagaimana peraturannya di Jakarta, bukan. Tapi, bagaimana memanfatkan peluang, menyelesaikan masalah, dan ini tantangan tersendiri. Kita di dunia public policy itu adalah menyelesaikan masalah. Kita harapkan dapat masukan dari berbagai pihak untuk ikut menyelesaikan masalah di Jakarta,” tutupnya.