Kemendagri Jelaskan Tantangan dan Peluang Membangun Profesionalisme Jabatan Fungsional di Era Human Capital Management

Wednesday, 16 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan tantangan dan peluang membangun profesionalisme jabatan fungsional di era human capital management. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung Belly Isnaeni saat menjadi narasumber pada Webinar Seri #7 bertajuk “Peluang dan Tantangan Membangun Profesionalisme Jabatan Fungsional di Era Human Capital Management” secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Webinar tersebut merupakan inisiatif dari PPSDM Regional Bandung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Belly mengungkapkan, sejatinya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di dalam organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis. Pasalnya, kualitas aparatur menentukan sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di era globalisasi. Karenanya, penanganan aparatur harus diposisikan sebagai human capital yakni menempatkan SDM sebagai kunci utama di dalam organisasi.

Di sisi lain, kata Belly, penerapan SDM sebagai human capital dipandang telah berhasil bila manejemennya telah merencanakan penerapan dan integrasi pertumbuhan pegawai secara menyeluruh. Hal itu, kata dia, mencakup program pelatihan, alur pengembangan karier, penilaian/proses kesadaran pribadi, kompensasi, pemberian wewenang, dan hasil terukur.

“Human capital management memandang SDM sebagai pemilik modal utama organisasi yang bisa dikembangkan, sehingga memberi keuntungan tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi pegawai itu sendiri,” ungkap Belly.

Karena itu, arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan harus dikembangkan berdasarkan prinsip human capital management. Hal itu, harus dimulai sejak perencanaan ASN, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, sampai dengan masa purna bakti.

Belly menekankan, seorang ASN juga harus menjadi pribadi yang profesional di bidangnya masing-masing. Upaya tersebut juga perlu didorong dengan proses pengembangan karier yang mengedepankan pendekatan terhadap berbagai langkah yang telah dilalui para ASN.

See also  Upaya Penanganan Konflik Manusia dan Harimau Sumatra di Tapaktuan Aceh Selatan

“Pengembangan jabatan fungsional juga harus menghargai jerih payah ASN tersebut agar meningkatkan daya tarik dari para ASN untuk menekuni profesi keahlian, dan mengubah paradigma bahwa jabatan fungsional hanya ditempati oleh orang-orang yang ingin menambah masa jabatan ASN-nya saja,” tambahnya.

Belly menilai dengan melakukan pemberdayaan yang optimal terhadap jabatan fungsional, akan berdampak pada peningkatan profesionalisme ASN serta mendongkrak kinerja birokrasi. Untuk itu, pihaknya meminta agar di dalam stuktur organisasi pemerintahan, jabatan fungsional harus diperkuat, utamanya dari segi pemberian apresiasi berupa penghargaan serta aspek finansialnya.

Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber lainnya dalam webinar tersebut, Widyaiswara PPSDM Regional Bandung Suparjana. Sosok tersebut dikenal memiliki keahlian profesional human capital management tersertifikasi dari sebuah lembaga di California, Amerika Serikat.

Di sisi lain, webinar tersebut juga diikuti oleh 1000 peserta dari berbagai profesi. Selama acara berlangsung, para peserta tampak begitu antusias. Hal ini pula yang terus mendorong BPSDM Kemendagri bersama PPSDM Regional Bandung untuk terus menyelenggarakan berbagai agenda, seperti seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan berbagai upaya pengembangan kompetensi lainnya.

Berita Terkait

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN
Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berita Terkait

Monday, 10 February 2025 - 16:44 WIB

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN

Friday, 7 February 2025 - 06:53 WIB

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Berita Terbaru

Berita Utama

Kementerian PU Selesaikan 46 Pasar pada 2018-2024

Wednesday, 12 Feb 2025 - 13:15 WIB

Megapolitan

Komite I DPD RI Minta Penjelasan Menteri ATR Soal Kasus Pagar Laut

Wednesday, 12 Feb 2025 - 07:15 WIB

Ekonomi - Bisnis

OJK Luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre, Sultan Harap Judol Dapat Ditekan

Wednesday, 12 Feb 2025 - 07:13 WIB