Sukseskan Pemilu Serentak 2024, BPSDM Kemendagri Gelar Seminar Peningkatan Kualitas Data Kependudukan

Thursday, 17 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Seminar Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Menuju Pemilu Serentak 2024 untuk mendukung suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Seminar ini dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 17 Februari 2022 secara hybrid di Hotel Kristal Cilandak, Jakarta Selatan serta disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube BPSDM.

Seminar memiliki beberapa tujuan, di antaranya mewujudkan koordinasi yang baik dari berbagai sektor dalam menyukses Pemilu Serentak Tahun 2024. Selain itu juga meningkatkan kemampuan pengelola pemanfaatan data kependudukan di provinsi dan daerah, dalam rangka memberikan akses data kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

Di samping itu untuk menambah keterampilan pengelola pemanfaatan data kependudukan di daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan data serta teknis yang dihadapi dalam membuat data kependudukan.

Tujuan lainnya untuk memperoleh kesepahaman institusi dalam pemanfaatan Data Kependudukan di Pusat dan Daerah serta pengawasan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan. Serta tujuan terakhir pemantapan penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) tambahan yang mutakhir sesuai dengan koridor dan regulasi yang sudah ditentukan.

Dalam sambutannya, Teguh memandang penting peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk memahami penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Selanjutnya, diharapkan agar para aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri dan Pemerintah Daerah memperoleh pemahaman tentang pemantapan penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang mutakhir, sesuai dengan koridor dan regulasi yang sudah ditentukan.

Ia melanjutkan, guna melindungi hak masing-masing warga negara dalam menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat tersebut maka harus adil tanpa pengecualian. Sudah seharusnya negara melalui pemerintah berkewajiban memberikan hak pilih bagi penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Ini sesuai dengan data kependudukan yang terdaftar dan terbaharui di Kemendagri yang akan dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

See also  Indonesia Jadi Tuan Rumah Sidang COP-4 Konvensi Minamata Tentang Merkuri

“Perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara dan penduduk untuk memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang Administrasi Kependudukan,” ujarnya.

Teguh berharap, melalui seminar ini akan diperoleh penyamaan persepsi terkait penggunaan data pemilih melalui data kependudukan, khususnya para pemangku kepentingan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Selain itu penyelesaian permasalahan dan kendala yang sering terjadi dapat ditangani dengan baik, agar tercipta Pemilu Serentak Tahun 2024 yang sukses.

Seminar ini didukung sejumlah narasumber yang kompeten, di antaranya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, serta pihak dari Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia. Partisipasi peserta seminar ini sebanyak 90 orang yang berasal dari unit kerja di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Berita Terkait

Tinjau Pasar Terban Yogyakarta, Wamen Diana Tekankan Sanitasi Rumah Pemotongan Hewan
Menteri PU Dody Hanggodo Lepas 41 Calon Jamaah Haji Kementerian PU
Optimalisasi Program MBG, Menteri Rini Sampaikan Strategi Dukungan dari Kementerian PANRB
Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terkait

Saturday, 10 May 2025 - 17:51 WIB

Tinjau Pasar Terban Yogyakarta, Wamen Diana Tekankan Sanitasi Rumah Pemotongan Hewan

Saturday, 10 May 2025 - 14:43 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo Lepas 41 Calon Jamaah Haji Kementerian PU

Saturday, 10 May 2025 - 14:26 WIB

Optimalisasi Program MBG, Menteri Rini Sampaikan Strategi Dukungan dari Kementerian PANRB

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Berita Terbaru

Energy

Pembangunan Pipa Gas Cisem II Capai 64 Persen

Sunday, 11 May 2025 - 18:35 WIB