DAELPOS.com – Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang akhirnya memberikan porsi 3% dana desa bagi kebutuhan operasional kepala desa (kades).
Keputusan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
“Meskipun belum sesuai seperti yang dituntut oleh Apdesi, kita patut mengapresiasi karena pada akhirnya Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memberikan dana operasional bagi para kades,” kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, Rabu (30/3).
Menurut Ali, sedari awal NasDem menegaskan dukungan politiknya baik kepada Menteri Desa maupun Presiden agar alokasi dana operasional tersebut direalisasikan. Hal itu terlihat sejak sejumlah perwakilan kepala desa menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi Partai NasDem DPR, pada Januari silam.
Ahmad Ali menjelaskan, para kepala desa yang mendatangi Fraksi Partai NasDem DPR meminta alokasi 5% dana desa untuk dana operasional. Dalam pandangan Ali, banyak tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kepala desa untuk mengimplementasikan dana desa.
“Tuntutan bagi kepala desa begitu besar untuk pencapaian target dana desa. Dengan begitu luasnya sasaran yang harus dikawal oleh kepala desa, maka penting untuk memberi penopang bagi kerja mereka. Dana operasional ini setidaknya akan menjadi penyemangat sekaligus pengikat bagi kepala desa,” tegasnya.
Selain itu, banyak pula target yang diamanatkan UU Desa dan peraturan tentang penggunaan dana desa. Oleh karena itu, demi kepemimpinan yang mampu bekerja efektif, dibutuhkan dana operasional tersebut.
“Wajar dan memang harus kita perjuangkan aspirasi kepala desa ini. Alokasi dana desa untuk operasional kepala desa sangat wajar. Mereka butuh pembiayaan agar pergerakannya menjadi efektif demi tercapainya target-target pembangunan desa,” kata Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah itu.
Dengan direalisasikannya dana operasional itu, Ahmad Ali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi, Menteri Desa PDTT, serta Fraksi Partai NasDem DPR yang konsisten menyerukan kebutuhan dana operasional bagi para kades.
