Kemendagri Apresiasi Provinsi Lampung sebagai Daerah dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik

Friday, 1 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Provinsi Lampung atas kiprahnya sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik. Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam acara Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Hotel Bukit Randu, Lampung, Kamis (31/3/2022).

Fatoni menyampaikan, saat ini Lampung telah bertransformasi menjadi lebih baik. Daerah tersebut, dinilai semakin maju dengan banyaknya perubahan positif.

“Betapa luar biasanya Lampung hari ini. Sejak ada tol dari Palembang Sumatera, Sabtu Minggu banyak yang datang ke Lampung. Begitu yang dari Jakarta yang tadinya tiga jam, kini jauh lebih memudahkan hanya satu jam. Kami pilih Lampung karena Lampung ini mudah dijangkau, dan bukan saja mudah dijangkau tapi sangat luar biasa,” kata Fatoni.

Menurut Fatoni, Provinsi Lampung telah menjadi episentrum nasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Kawasan tersebut juga menjadi percontohan nasional dalam tata kelola pengelolaan keuangan daerah di era digitalisasi saat ini.

“Hari ini di Lampung agar mendorong perekonomian daerah, membangkitkan pariwisata dan memberikan kesempatan seluruh daerah untuk melihat daerah lainnya. Lampung salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik, sehingga daerah lain bisa belajar juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, rapat pembahasan penyusunan Permendagri itu merupakan acara penting, sebab melalui agenda tersebut dilakukan penyusunan pedoman APBD 2023 seluruh Indonesia. Di samping itu, hasil dari kegiatan tersebut nantinya juga akan digunakan oleh seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan APBD.

“Sehingga dari perencanaan kegiatan sudah dirancang, kemudian penganggarannya baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pengawasan. Kegiatan Kemendagri ini dilaksanakan bergiliran beberapa provinsi,” tuturnya.

See also  UMKM Eksis dan Mampu Beradaptasi Pada Masa Pandemi Covid - 19

Fatoni berharap, kegiatan tersebut akan menghasilkan pedoman APBD yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dirinya juga menerima masukan dari para peserta, guna memperoleh hasil yang maksimal.

“Masukan seluruhnya akan diterima. Kegiatan ini pararel dan kontinyu dan jadi pedoman penyusunan APBD,” tandas Fatoni.

Berita Terkait

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN
Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berita Terkait

Monday, 10 February 2025 - 16:44 WIB

Komite III DPD RI : Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN

Friday, 7 February 2025 - 06:53 WIB

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Berita Terbaru

Berita Utama

Kementerian PU Selesaikan 46 Pasar pada 2018-2024

Wednesday, 12 Feb 2025 - 13:15 WIB

Megapolitan

Komite I DPD RI Minta Penjelasan Menteri ATR Soal Kasus Pagar Laut

Wednesday, 12 Feb 2025 - 07:15 WIB

Ekonomi - Bisnis

OJK Luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre, Sultan Harap Judol Dapat Ditekan

Wednesday, 12 Feb 2025 - 07:13 WIB