DAELPOS.com – Wakil Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan umat Islam untuk terus menjaga persatuan.
Hal itu menurutnya krusial mengingat umat islam Indonesia memiliki potensi sosial dan ekonomi besar yang menjadi penopang kedaulatan Indonesia.
Ia menjabarkan besarnya kekuatan ekonomi umat islam Indonesia bisa dilihat dari laporan State of the Global Islamic Economy 2020/2021 yang melaporkan potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun.
Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset mencapai US$ 99 miliar.
“Sementara untuk kekuatan sosial umat Islam Indonesia telah diakui Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) yang beranggotakan sejumlah ulama, pakar, dan tokoh muslim dunia, diketuai Prof. Dr. Syekh Ahmed Al-Tayeb yang saat ini menjabat sebagai Imam Akbar Al-Azhar. Dalam kunjungan ke Indonesia bertemu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada akhir tahun 2021 lalu, Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) mengakui bahwa mereka datang ke Indonesia bukan untuk mengajari umat islam Indonesia. Melainkan untuk belajar tentang islam moderat yang dipeluk umat islam Indonesia,” jelas Bamsoet usai menghadiri Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Selasa (17/5).
“Majelis Hukama Al-Muslimin juga menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan Indonesia dalam merawat harmoni dan toleransi,” lanjut Bamsoet
Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan besarnya kekuatan ekonomi umat Islam Indonesia juga terlihat dari perputaran uang di daerah pada saat mudik lebaran tahun 2022 yang diperkirakan mencapai Rp 258 triliun.
Nilai perputaran uang itu ditunjang realisasi penarikan uang tunai pada periode Ramadan dan Lebaran mencapai lebih dari Rp 180 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat total aset keuangan syariah tumbuh 17,32% year on year dengan nilai mencapai Rp 1.901,1 triliun per September 2021.
“Pada sektor keuangan non perbankan, pemerintah juga telah memberikan solusi perubahan iklim melalui pengembangan proyek hijau berbasis syariah yang disebut Green Sukuk. Keberadaannya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan Green Sukuk bahkan berhasil meraih penghargaan dunia dalam Climate Bonds Awards 2021,” ulas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan dalam Global Islamic Fintech Report 2021 Indonesia menempati posisi kelima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia.
Dengan nilai transaksi yang dicatatkan Indonesia mencapai US$ 2,9 miliar pada 2020. Besarnya kekuatan ekonomi umat islam tersebut, sebut Bamsoet, juga harus bisa dimanfaatkan oleh Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang ada di Indonesia.
Saat ini pemegang saham mayoritas Bank Muamalat adalah BPKH sebesar 82,7 persen. BPKH resmi menjadi PSP Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group pada 15 dan 16 November 2021 Bank Muamalat juga dipegang oleh IsDB sebesar 2% dan pemegang saham lainnya dengan porsi sebesar 15,3%.
“Dengan manajemen yang andal, publik menunggu kiprah Bank Muamalat agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Khususnya dalam mendukung program Wakil Presiden KH Maruf Amin dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI),” pungkas Bamsoet.
