DAELPOS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kemajuan kelapa sawit Indonesia guna menggerakkan perekonomian nasional di tantangan global dan lainya seperti segi produksi, produktivitas maupun capaian peremajaan. Oleh karena itu, Kementan bersama stakeholders terus berupaya menemukan dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna dalam mengatasi tantangan perkelapasawitan Indonesia, salah satunya bersinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan berbagai pihak terkait lainnya.
“Demi memperkuat perkelapasawitan Indonesia kata kuncinya adalah kemitraan yang merupakan upaya membangun kelembagaan petani dalam rangka peningkatan ekonomi melalui nilai tambah dan daya saing kelapa sawit nasional,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mewakili Menteri Pertanian hadiri acara Musyawarah Nasional (MUNAS) GAPKI ke XI di Bali, Kamis (9/3/2023).
Andi Nur Alam menegaskan tantangan utama dalam memajukan kelapa sawit adalah pada produksi dan produktivitas, padahal luasan areal dan produksi kelapa sawit Indonesia nomor 1 dunia. Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama guna mendorong terus peningkatan produktivitas tanaman, dengan perkuat strategi khususnya melalui peremajaan tanaman pada perkebunan rakyat.
“Pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya mendorong dan genjot realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 diketahui bahwa capaian kita sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar lahan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan,” jelasnya.
Lebih lanjut Andi Nur Alam mengatakan, guna tingkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dilakukan upaya kolaborasi dan difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan.
“Di tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi, sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Menurut Andi Nur Alam, guna mendorong keberhasilan peremajaan sawit, Kementan menetapkan target realisasi program PSR di tahun 2023 seluas 180.000 hektar pada yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. GAPKI harus turut berkontribusi dan bersinergi demi mensukseskan program tersebut, dengan mendorong kemitraan perusahan-perusahaan besar dengan kelembagaan pekebunan rakyat.
“Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka akselerasi pencapaian PSR, diawali dengan revisi Permentan Nomor 03 tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023,” ungkapnya.
“Tak hanya itu, turut dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi,” pintanya.
Andi Nur Alam menambahkan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah seperti beberapa waktu lalu telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian Pertanian khususnya Direktur Jenderal Perkebunan, dengan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Pihaknya juga menghadirkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program PSR melalui Program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan dengan baik.
“Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi. Saya optimis Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak dalam mengakselerasi kolaborasi semua pihak,” terangnya.
