Pemerintah Segera Umumkan HPP Gabah dan Beras Terbaru

Thursday, 9 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ist

foto ist

DAELPOS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menghitung harga pokok pemerintah (HPP) gabah dan beras menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP) seiring dengan panen raya yang dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai menyaksikan panen raya padi, di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023).

“Ini di banyak provinsi kan baru panen raya. Dan, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP (gabah kering panen)-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, harga GKP-nya ini harusnya berapa,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, dalam menetapkan harga tersebut pemerintah memperhatikan biaya setiap komponen produksi, mulai dari sewa lahan, pupuk, dan lainnya.

“Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu,” ujarnya.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden mengharapkan harga di tingkat petani, pedagang, hingga konsumen dapat berada pada posisi yang wajar.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang itu wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu,” ujarnya.

Terkait ketersediaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong produksi pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton, pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton, ada tambahan,” ujarnya.

See also  Wujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian PU Dorong Pembangunan Kota Layak Huni dan Berkelanjutan

Presiden juga mengakui adanya kendala dalam rantai pasok pupuk secara global yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.

“Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina,” tandasnya.

Berita Terkait

BNPB Pantau Karhutla di Jabar dan Jateng
Wakil Ketua DPD RI: Kepemimpinan Perempuan Perlu Didukung Kesempatan yang Setara
OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dalam Kasus DSSA, BREN, dan CUAN
BSI Perluas Akses Pasar Global bagi UMKM di Business Hub di International Expo 2026
Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah
Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur
Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani

Berita Terkait

Sunday, 25 October 2026 - 14:33 WIB

BNPB Pantau Karhutla di Jabar dan Jateng

Sunday, 25 October 2026 - 14:25 WIB

Wakil Ketua DPD RI: Kepemimpinan Perempuan Perlu Didukung Kesempatan yang Setara

Saturday, 24 October 2026 - 10:58 WIB

OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dalam Kasus DSSA, BREN, dan CUAN

Saturday, 24 October 2026 - 10:53 WIB

BSI Perluas Akses Pasar Global bagi UMKM di Business Hub di International Expo 2026

Friday, 23 October 2026 - 18:24 WIB

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah

Berita Terbaru

Berita Utama

BNPB Pantau Karhutla di Jabar dan Jateng

Sunday, 25 Oct 2026 - 14:33 WIB