1.086 Sertifikat Diserahkan ke Pemprov DKI, Heru Budi Percepat Pengamanan Aset

Monday, 26 June 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sebanyak 1.086 sertifikat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pada Senin (26/5), di Balai Kota DKI Jakarta. Acara penyerahan sertifikat milik Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Pj. Gubernur Heru mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersinergi bersama Pemprov DKI, terutama dalam pengamanan aset secara hukum melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan pada 19 Mei 2023 lalu, yang kemudian terus ditindaklanjuti dengan kegiatan penyerahan sertifikat aset tahap-2 ini.

“Apresiasi kepada Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta karena masih dalam suasana HUT ke-496 Kota Jakarta, kami diberi hadiah. Hadiahnya adalah pengamanan sertifikat. Sekali lagi, terima kasih atas kerja sama, dukungan dan bantuan dari Bapak Menteri beserta jajaran dalam pencegahan dan penanganan permasalahan/kasus pertanahan, sekaligus menyerahkan sertifikat aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Pj. Gubernur Heru.

Kemudian, Pj. Gubernur Heru juga mengungkapkan, penyerahan sertifikat aset tanah tahap kedua yang dilakukan hari ini dapat mewujudkan pengamanan hukum terhadap aset tanah. “Sinergi dan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan telah menghasilkan kinerja yang optimal, diharapkan pengamanan hukum terhadap aset tanah dapat diwujudkan sepenuhnya,” jelas Pj. Gubernur Heru.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan, dengan diserahkannya sertifikat tersebut, artinya aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta akan terjaga dengan baik. Selain itu, hal ini akan memberikan kepastian hukum serta meminimalkan kasus-kasus penyelewengan tanah.

“Tentunya kita menjaga aset Pemprov DKI Jakarta dan ke depan akan semakin efisien. Sehingga, harapannya tidak ada lagi penyalahgunaan aset dan kita akan merasa aman karena aset itu sudah bersertifikat,” tutur Sekda Joko.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menerangkan, jika saat ini masih terdapat berbagai persoalan tanah, di antaranya adalah kasus yang melibatkan mafia tanah. Untuk itu, pihaknya memastikan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemrintah Daerah dan institusi hukum dalam rangka mencari solusi agar dapat terselesaikan dengan baik.

“Saya mengapresiasi kerja keras Pj. Gubernur Heru dan jajarannya, karena berkat sinergi dan kolaborasi ini dapat terwujud penyerahan 1.086 aset milik Pemprov DKI Jakarta. Saya sampaikan juga, selamat ulang tahun yang ke-496 untuk Provinsi DKI Jakarta. Semoga Provinsi DKI Jakarta semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Sukses Jakarta untuk Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Wartomo mengungkapkan, target sertifikat aset tahun ini adalah sekitar 4.000 sertifikat. Maka itu, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk diketahui, sebelumnya pada Mei lalu, Pemprov DKI telah menerima sebanyak 162 sertifikat aset dari Kementerian ATR/BPN.  

“Sampai akhir tahun 2023 ini, targetnya ada 4000 sertifikat. Sinergi dengan Pemprov DKI terus kami lakukan dan tingkatkan, terutama dalam membahas permasalahan yang ada dalam pengamanan aset ini,” imbuhnya.

See also  Gubernur: Keterbukaan Informasi Publik Penentu Terciptanya Pemerintahan Yang Baik

Berita Terkait

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD

Berita Terkait

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Berita Terbaru

Nasional

Budaya & Adat Papua Jadi Bahan Ajar Bagi Anak-anak Di Manokwari

Sunday, 18 Oct 2026 - 22:10 WIB