Caleg Memakai Atribut TNI, Habib Syakur: Harus Didiskualifikasi

Saturday, 19 August 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) menyesalkan adanya calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI yang memakai atribut Jenderal TNI untuk berkampanye dan menarik suara rakyat.

“Ini berbahaya sudah. Enggak boleh memakai atribut TNI untuk foto-foto kampanye. Harus diberi sanksi bila perlu dicoret sebagai caleg,” kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Habib Syakur mengingatkan bahwa netralitas TNI dalam politik praktis harus benar-benar dijaga. Karena itu, jangan sampai ada atribut-atribut TNI yang dikenakan oleh caleg untuk berkampanye.

“Mau narik suara rakyat kok malah menakut-nakutin rakyat. Saya ingin bedah salah seorang caleg DPR RI untuk Dapil Sumbar II dari PDI Perjuangan atas nama Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Ir. H. Yuhastigar M.M, yang memasang baliho dengan foto berpakaian TNI. Ini harus distop karena bahaya bagi perpolitikan Indonesia,” tegas Habib Syakur.

Habib Syakur menilai penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus bertindak tegas dengan mendiskualifikasi caleg tersebut. Demikian juga PDIP yang mengusungnya, harus memberi sanksi juga.

“Harus ada sanksi tegas dari PDIP dan semua atribut itu harus ditarik. Mau menarik simpati kok malah nakut-nakuti rakyat pakai pakaian jenderal. Ini bisa merusak nama partai dan merusak nama Korps TNI, walaupun sudah purnawirawan tetap tidak boleh memakai atribut TNI buat kampanye,” jelasnya.

See also  Presiden Jokowi Ikuti Proses Coklit Data Pemilih

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Berkat Akses Mudah, Penumpang LRT Harjamukti Terus Melonjak

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:25 WIB

News

DPR Setujui Anggaran Tambahan Kemenag untuk Tunjangan Guru

Wednesday, 9 Jul 2025 - 17:19 WIB