KLHK Raih Predikat Badan Publik Informatif 5 Kali Berturut-turut

Tuesday, 19 December 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Untuk kelima kalinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang dilakukan di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta, Selasa (19/12). Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro dan diterima oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya, serta disaksikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf menyampaikan keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

“Selain itu saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Setelah lebih dari satu dekade berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Wapres Ma’ruf mengungkapkan telah banyak capaian yang diraih. Salah satu indikatornya yaitu kini lembaga komisi informasi telah terbentuk di nyaris seluruh provinsi di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik.

“Indikasi lainnya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan,” ujarnya.

Kementerian LHK sendiri dalam 5 tahun berturut-turut pada periode 2019-2023 menerima anugerah dari KIP dengan kategori “informatif”. Tentu saja kedepannya Kementerian LHK terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi dengan baik dan mendorong penyebarluasan informasi publik terkait capaian kinerja dan keberhasilan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, melalui transformasi digital maupun kolaborasi dengan stakeholder di berbagai bidang, guna mewujudkan reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

See also  Mendagri Terbitkan Surat Edaran tentang Kebijakan Penyusunan APBD 2022

Berita Terkait

Kementerian Transmigrasi Serahkan 100 Unit RTJK di Kampung Domande, Perkuat Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana
Kementerian PU Hadirkan JIAT di Tengah Kekeringan, Petani Kalobo dan Waibu Tetap Produktif
Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Utama SPAM Mamminasata Tahap I, Siap Layani 40.000 SR
Hutama Karya Tutup Sementara Pengoperasian Tol Fungsional Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli – Banda Aceh Mulai 9 September 2026 Pukul 07.00 WIB
Gunung Sinabung Siaga, Kementerian PU Cek Kesiapan Infrastruktur Pengendali Lahar
Menteri PU Perluas Tugas Satgas Tanggap Darurat Infrastruktur Tangani seluruh Wilayah RI
Kementerian PU Pastikan Konektivitas Jalan Nasional dan Daerah di NTT Pulih Pascagempa

Berita Terkait

Wednesday, 9 September 2026 - 16:49 WIB

Kementerian Transmigrasi Serahkan 100 Unit RTJK di Kampung Domande, Perkuat Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Wednesday, 9 September 2026 - 16:36 WIB

Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana

Wednesday, 9 September 2026 - 14:42 WIB

Kementerian PU Hadirkan JIAT di Tengah Kekeringan, Petani Kalobo dan Waibu Tetap Produktif

Tuesday, 8 September 2026 - 17:25 WIB

Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Utama SPAM Mamminasata Tahap I, Siap Layani 40.000 SR

Tuesday, 8 September 2026 - 15:39 WIB

Hutama Karya Tutup Sementara Pengoperasian Tol Fungsional Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli – Banda Aceh Mulai 9 September 2026 Pukul 07.00 WIB

Berita Terbaru

Menkeu Purbaya / foto ist

Nasional

Menkeu Tunggu Hitungan BNPB soal Anggaran Bencana

Wednesday, 9 Sep 2026 - 16:36 WIB