Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023, Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian

Monday, 8 July 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024). Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Acara turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) di seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Presiden Jokowi, ekonomi global sekarang ini pada posisi melambat serta politik global yang tidak menentu. Kendati demikian, kita patut bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.

“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetititf dengan negara-negara lain, kita harus lincah dan taktis, dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena akuntabilitas, dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses, namun kita harus berani untuk fokus pada hasil, dan fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Presiden.

See also  Pemerintah Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak 2020

Oleh karena itu, Presiden Jokowi berpesan reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Selain itu juga melanjutkan sinkronisasi regulasi, melanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur.

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.

Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan presepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan presepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Dengan capaian Kementerian PUPR atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 tersebut, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan. (*)

Berita Terkait

Libur Nataru, Dewan Komisaris Jasa Marga Lakukan Pengawasan Persiapan Tol Trans Jawa
Gempur Judi Online, Menkomdigi Minta Operator Awasi dan Batasi Transfer Pulsa
Business Council of Canada Tawarkan Sejumlah Kerja Sama Strategis
RDP Perdana, Komisi VI DPR RI Dukung Program Strategis Pertamina 2025
Indonesia Tegaskan Kedaulatan di Laut Natuna Utara
UMKM Pertamina Sukses Promosikan Serat Nanas Hingga Raih Transaksi Rp5,7 Milyar di Belanda
Sinergi Lintas Kementerian, Mendes Yandri Godok Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa
Prabowo: Industri Keuangan Adalah Benteng Kedaulatan Bangsa

Berita Terkait

Wednesday, 4 December 2024 - 13:06 WIB

Libur Nataru, Dewan Komisaris Jasa Marga Lakukan Pengawasan Persiapan Tol Trans Jawa

Wednesday, 4 December 2024 - 13:02 WIB

Gempur Judi Online, Menkomdigi Minta Operator Awasi dan Batasi Transfer Pulsa

Wednesday, 4 December 2024 - 12:50 WIB

Business Council of Canada Tawarkan Sejumlah Kerja Sama Strategis

Wednesday, 4 December 2024 - 10:55 WIB

RDP Perdana, Komisi VI DPR RI Dukung Program Strategis Pertamina 2025

Tuesday, 3 December 2024 - 15:15 WIB

Indonesia Tegaskan Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Berita Terbaru

Nasional

Pemerintah Dorong Investasi SDM Atasi Stunting

Wednesday, 4 Dec 2024 - 16:51 WIB

Berita Utama

Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa

Wednesday, 4 Dec 2024 - 16:35 WIB