Ketua DPD RI Tekankan Pentingnya Afirmatif Fiskal untuk Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir

Saturday, 10 August 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Sebagai negara maritim, di mana sekitar 60 persen masyarakatnya hidup di kawasan pesisir, sudah seharusnya Indonesia memberikan fokus utama pada pembangunan di kawasan tersebut. Oleh karenanya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya afirmatif fiskal untuk pemerataan pembangunan daerah kepulauan dan pesisir.

Hal itu dikatakan Ketua DPD RI pada acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 yang diselenggarakan di ICE-BSD City, Tangerang, Banten, Kamis malam, (8/8/2024).

“Afirmatif fiskal itu diperlukan, baik dari sisi keadilan fiskal dalam konteks transfer dari pemerintah pusat ke daerah kepulauan, maupun fokus perhatian pembangunan dan pemerataan di kawasan kepulauan dan pesisir,” kata LaNyalla dalam sambutannya.

Bukan tanpa alasan hal itu ditegaskan LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mamaparkan jika terjadi gap yang cukup tinggi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah daratan dengan daerah kepulauan atau pesisir. “Bahkan beberapa daerah kepulauan, khususnya di wilayah Timur Indonesia dan di daerah terluar
masih masuk dalam kategori daerah yang tertinggal,” papar LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla menjelaskan jika dalam RUU Daerah Kepulauan yang digulirkan, DPD RI memasukkan afirmatif fiskal, di mana nantinya khusus untuk daerah kepulauan dan pesisir akan dilakukan pendekatan yang berbeda dengan daerah daratan.

Di sisi lain, RUU yang telah masuk Prolegnas itu dimaksudkan untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dan pesisir. “RUU Daerah Kepulauan itu pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan atau continental, dengan daerah berbasis kepulauan atau perairan,” jelas LaNyalla.

Kendati begitu, LaNyalla menilai upaya tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari pihak non-pemerintah, melalui inisiatif-inisiatif yang dapat mempercepat kemajuan dan mengentaskan kemiskinan, serta problematika yang timbul di wilayah kepulauan dan pesisir.

See also  BPSDM Kemendagri Selenggarakan Workshop bagi Pranata Humas

Salah satunya seperti yang sudah dilakukan CITASIA melalui program-program di
dalam Indonesia Smart City Nation Award (ISNA). “Saya percaya dan meyakini, dengan pendekatan yang tepat wilayah pesisir Indonesia dapat menjadi contoh sukses dari integrasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan,” tutur LaNyalla.

Dikatakannya, dengan teknologi yang tepat, wilayah pesisir dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim. Sehingga tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi
signifikan terhadap pembangunan ekonomi
nasional.

Hanya saja, LaNyalla tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pembangunan di kawasan kepulauan dan pesisir. Hal ini berkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga berdampak kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Cipta Kerja memang ditujukan untuk kemudahan investasi dan industri skala besar, termasuk di daerah pesisir.

“Ini memang dua sisi mata uang. Di satu sisi akan memacu pertumbuhan, tetapi di sisi yang lain, apabila tidak dikelola dengan ramah lingkungan, bisa memicu kerugian jangka panjang,” ujar LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jakarta Sylviana Murni, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.

Hadir di antaranya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengkajian Stategik Lemhannas, Reni Maryeni, Direktur Utama Citasia, Inc, Fitrah Rachmat Kautsar, serta sejumlah bupati/wali kota di daerah kepulauan dan tamu undangan lainnya. (*)

Berita Terkait

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025
Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal
Bendungan Rukoh Selesai Dibangun, Penuhi Kebutuhan Irigasi 12.194 Ha di Aceh
Tinjau SPALD-T Aceh, Wamen Diana Dorong Peningkatan Sambungan Rumah bagi Masyarakat
UICI Bahas Reindustrialisasi Pertanian, Wamen Viva Yoga: Paradigma Baru Transmigrasi Dalam Rangka Mendukung Swasemada Pangan
Kementerian PU Selesai Bangun SPAM Regional Benteng Kobema, Layanani Air Minum Perpipaan di Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma
DPR Sepakati Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Setelah Efisiensi Menjadi Rp29,57 Triliun
Efisiensi Anggaran, Kementerian PANRB Pertajam Target Prioritas Presiden

Berita Terkait

Monday, 10 February 2025 - 18:57 WIB

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

Sunday, 9 February 2025 - 19:12 WIB

Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal

Sunday, 9 February 2025 - 09:02 WIB

Bendungan Rukoh Selesai Dibangun, Penuhi Kebutuhan Irigasi 12.194 Ha di Aceh

Sunday, 9 February 2025 - 08:58 WIB

Tinjau SPALD-T Aceh, Wamen Diana Dorong Peningkatan Sambungan Rumah bagi Masyarakat

Thursday, 6 February 2025 - 18:37 WIB

UICI Bahas Reindustrialisasi Pertanian, Wamen Viva Yoga: Paradigma Baru Transmigrasi Dalam Rangka Mendukung Swasemada Pangan

Berita Terbaru

Menteri BUMN, Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025). (DOK. Humas Kementerian BUMN)

Berita Utama

Erick Thohir Kerahkan BUMN Percepat Program 3 Juta Rumah

Tuesday, 11 Feb 2025 - 10:20 WIB

Ekonomi - Bisnis

Bersama BRI, Balee Scents Siap Melangkah ke Pasar Dunia

Tuesday, 11 Feb 2025 - 10:11 WIB