RAPBN 2025 Siap Hadapi Tantangan Global dan Akselerasi Pembangunan

Tuesday, 27 August 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani / foto ist

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani / foto ist

DAELPOS.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia memaparkan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (27/8/2024) di Senayan, Jakarta. Melalui pidatonya, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan perekonomian global dan memaksimalkan agenda pembangunan nasional.

Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Arsitektur RAPBN 2025 didesain dengan tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“RAPBN 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Keuangan di hadapan peserta rapat.

Pidato tersebut juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam desain RAPBN 2025. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal yang cukup agar pemerintah dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta melaksanakan program-program unggulan dengan efektif.

“Desain RAPBN 2025 kami arahkan lebih fleksibel agar dapat mengantisipasi berbagai ketidakpastian serta memberikan dukungan optimal terhadap program-program pemerintahan selanjutnya,” jelas Menteri Keuangan.

Menkeu menyampaikan bahwa situasi perekonomian global yang bergerak sangat dinamis saat pembahasan RAPBN 2025 ini, perlu direspon secara cermat dan tepat. Dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang tinggi, pemerintah juga meminta dukungan penuh dari seluruh stakeholder serta anggota Dewan. Lebih lanjut,  menteri Keuangan menegaskan bahwa RAPBN 2025 dirancang dengan prinsip-prinsip utama yaitu stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

“RAPBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan”. RAPBN tahun 2025 juga tetap menjadi instrumen yang diandalkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna, Selasa (20/8/2024) seluruh fraksi memberikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan. Pada kesempatan itu, seluruh fraksi mendorong optimalisasi pendapatan negara. Hal tersebut lantas direspon positif oleh Pemerintah.

See also  Anies Berharap JFW 2021 Bangkitkan Gairah Industri Film Tanah Air

Dalam pidatonya, menkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio perpajakan melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif, intensifikasi, pemanfaatan teknologi, sinergi, penegakan hukum, dan harmonisasi kebijakan internasional, yang diharapkan akan memperkuat kesinambungan fiskal dan mendukung pencapaian target pembangunan. Selain itu, upaya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan turut dilakukan.

“Upaya optimalisasi PNBP terus dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan SDA dengan penyempurnaan kebijakan, optimalisasi dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN, peningkatan inovasi layanan dan perbaikan tata kelola PNBP, optimalisasi pengelolaan BMN, serta peningkatan sinergi antar instansi pemerintah melalui perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi,” tutur Menkeu.

Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR yang mengingatkan pentingnya pengelolaan keseimbangan primer dan defisit anggaran. Defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas dan memberikan ruang bagi pelaksanaan program selanjutnya sambil memastikan kesinambungan fiskal jangka panjang. Dalam pembiayaan utang, pemerintah mengutamakan kehati-hatian, mengendalikan rasio utang, dan mengeksplorasi skema pembiayaan inovatif untuk efisiensi dan keberlanjutan.

Selain terkait dengan fiskal, beberapa hal lain yang menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPR RI terkait RAPBN 2025 antara lain penguatan kedaulatan pangan dan pengurangan impor pangan, upaya pencegahan stunting program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil/menyusui dan balita serta beberapa hal lain yang terkait dengan pembangunan.

Berita Terkait

Atasi Keterbatasan Akses Minyak Tanah, Kompor Biomassa Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Lokal, UMKM, dan Transmigran di Sorong
BNI Salurkan Masker hingga Obat-obatan bagi Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Papan Interaktif Digital Buka Jalan Pembelajaran Kreatif bagi Puluhan Guru di Jayapura
Dukung Penataan Anak Usaha BUMN, HKA dan TBKA Tandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat
Mendes Yandri Dorong Hilirisasi Jeruk di Kabupaten Malang
Kementerian PU Tangani 2.200 Lokasi Terdampak El Nino, Selamatkan 53.052 Ha Sawah
Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen, Mentrans: Industrialisasi Luar Jawa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Hilirisasi Kelapa Masuki Babak Baru, 2.900 Tenaga Kerja Siap Diserap

Berita Terkait

Thursday, 10 September 2026 - 15:46 WIB

Atasi Keterbatasan Akses Minyak Tanah, Kompor Biomassa Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Lokal, UMKM, dan Transmigran di Sorong

Thursday, 10 September 2026 - 14:56 WIB

BNI Salurkan Masker hingga Obat-obatan bagi Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Wednesday, 9 September 2026 - 12:40 WIB

Papan Interaktif Digital Buka Jalan Pembelajaran Kreatif bagi Puluhan Guru di Jayapura

Wednesday, 9 September 2026 - 12:36 WIB

Dukung Penataan Anak Usaha BUMN, HKA dan TBKA Tandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat

Wednesday, 9 September 2026 - 09:54 WIB

Mendes Yandri Dorong Hilirisasi Jeruk di Kabupaten Malang

Berita Terbaru

News

Dukcapil Pastikan Warga Berkebutuhan Khusus Terlayani

Friday, 11 Sep 2026 - 11:17 WIB

ilustrasi / foo ist

News

269 Siswa di Pati Keracunan MBG, Pemkab Tetapkan KLB

Friday, 11 Sep 2026 - 09:14 WIB

Nasional

Terindikasi Judol, Pegawai Kementerian PU Mulai Disanksi

Friday, 11 Sep 2026 - 06:58 WIB