DAELPOS.com – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah tahun 2024 menunjukan peningkatan yang signifikan. Sejumlah pemerintah daerah menorehkan pencapaian yang menunjukan komitmen penggunaan anggaran semakin efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan komitmen dan antusiasme kepala daerah dalam mengawal SAKIP harus terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan tuntutan agar birokrasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menteri Anas juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat SAKIP.
“Kami berharap pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan,” ucapnya saat memberikan arahan pada acara SAKIP Award – Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (02/10).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto melaporkan bahwa pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi AKIP terhadap 36 pemerintah provinsi dan 505 kabupaten/kota. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kenaikan predikat pada sejumlah instansi pemerintah, yakni 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah naik ke predikat A, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA.
“Selama enam tahun yakni sejak tahun 2018 Pemprov DIY Telah meraih predikat AA, dan pada tahun ini akan ditemani oleh dua pendatang baru yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya,” ungkapnya.
Ditemui usai menerima penghargaan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan keberhasilan DIY mempertahankan capaian predikat SAKIP AA atau sangat memuaskan merupakan hasil tekad kuat dalam rangka membangun akuntabilitas pemerintah daerah. “Saya berterima kasih atas penghargaan ini. Saya punya harapan, tidak hanya Yogyakarta, tapi juga provinsi-provinsi lain bisa mencapai hal yang sama. Seperti yang disampaikan Menteri PANRB, mestinya predikat AA dicapai semua provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia kalau kita mau maju bersama,” ujarnya.
Senada dengan Sri Sultan, Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani menyampaikan keberhasilan Surabaya meraih predikat AA tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi berdampak. Kota Surabaya mengimplementasikan data-driven policy yang memberikan dampak pada berbagai program prioritas pembangunan, terutama penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi serta berbagai indikator makro pembangunan lainnya.
“Seluruh jajaran Pemkot Surabaya terus berupaya menurunkan angka kemiskinan, angka stunting sampai zero, dan terus meningkatkan usaha -usaha padat karya. Selain itu, kami juga mendorong kolaborasi sinergitas antara OPD dan jejaring lainnya. Tidak ketinggalan, kami juga melakukan simplifikasi beragam aplikasi. Dari 487 aplikasi kita rampingkan menjadi 2 saja untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso menyampaikan keberhasilan Kota Blitar naik peringkat dan meraih predikat A (memuaskan) merupakan hasil kerja keras dan usaha tanpa henti selama lebih dari tujuh tahun. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dedikasi serta visi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Blitar.
Melalui Tujuh Sapta Program Prioritas, Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar juga terus berupaya merealisasikan berbagai program unggulan di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, lingkungan hidup, sosial, hingga kebudayaan, setiap sektor mendapat perhatian khusus. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.
“Untuk bisa meraih predikat A tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pemkot Blitar terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Masyarakat sekarang sudah pandai kalau kinerja kita jelek akan dievaluasi masyarakat secara langsung,” ujarnya.
SAKIP akan terus dikembangkan agar akuntabilitas instansi pemerintah dapat terus dimaksimalkan. Saat ini Kementerian PANRB memprakarsai kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) sebagai bagian dari peningkatan pengelolaan kinerja pemerintah.
Melalui SAKP, kinerja diharapkan tidak lagi bersifat institusional, namun menjadi sebuah keterpaduan kerja antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai outcome bersama dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai melalui penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
