Pemprov DKI Tegas Setop Pengerukan Pasir Laut Ilegal di Pulau Pari

Wednesday, 22 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Warga Pulau Pari menyambut suka cita ketegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan aktivitas pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Ketua RW 04 Kelurahan Pulau Pari, Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menghentikan aktivitas pengerukan pasir laut yang berlangsung di Pulau Gugus Lempeng.

“Sangat bagus langkah tegas yang dilakukan Pemprov DKI. Kami berharap langkah dapat berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (22/1).

Sulaiman menjelaskan, masyarakat merasa geram dan resah karena aktivitas pengerukan pasir laut ilegal tersebut merusak hutan Mangrove.

Menurutnya, ada sekitar 40.000 tanaman Mangrove yang usianya lebih dari dua tahun hasil tanam Forum Peduli Pulau Pari (FP3), warga, mahasiswa, serta wisatawan di lokasi tersebut.

“Zona pengerukan ini menyentuh hutan Mangrove, jadi ada beberapa pohon dicabuti. Hal ini sangat disayangkan melihat fungsi tanaman Mangrove banyak manfaat untuk ekosistem lingkungan,” ungkapnya.

Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kepulauan Seribu untuk bersama-sama mengembalikan ekosistem hutan Mangrove. Tanaman Mangrove ini sangat penting untuk menjaga daratan Pulau Pari dari abrasi laut, serta sebagai mata pencaharian para nelayan.

“Saya mewakili warga meminta agar oknum yang telah merusak alam seluas empat hektare ini dapat diberikan sanksi. Terima kasih kepada Pemprov, Pemkab, TNI/Polri serta warga Jakarta yang telah bantu mengatasi kasus ini,” bebernya.

Hal senada disampaikan warga RT 02/04, Kelurahan Pulau Pari, Sumiati. Ia mengaku senang dan lega karena Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat untuk menghentikan pengerukan pasir laut yang rencananya akan dibangun sebuah resort.

“Sangat setuju jika aktivitas ini di hentikan. Karena nyatanya pemilik lahan belum mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” ucapnya.

See also  Haidar Alwi: Candaan Dasco dan Kegaduhan yang Tak Perlu

Ia menginginkan, tidak ada lagi aktivitas ilegal, apalagi sampai merusak alam di kawasan Pulau Pari. Sumiati bersama warga lainya berkomitmen untuk terus menjaga keindahan Pulau Pari agar tetap alami, asri dan mempesona.

“Saya dan warga akan terus menjaga dan merawat Pulau ini. Apabila ada yang merusak, kami bersama warga tidak akan tinggal diam,” tandasnya.

Berita Terkait

Pramono Usulkan Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi PSN
Pemprov DKI Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban Ledakan SMAN 72
DKI Jakarta Tak Tergoyahkan Puncaki Klasemen POPNAS 2025
Pemprov DKI Bongkar Rusunawa Marunda C, Siap Revitalisasi 2026
POPNAS-PEPARPENAS Dimanjakan: Fasilitas Transportasi dan Wisata Gratis
Prakiraan Cuaca Jakarta: Sebagian Wilayah Diguyur Hujan Petir
Viral Vtuber Sena, DPD RI Ingatkan Komitmen Perlindungan Anak dan Perempuan
25 Pedagang Barito Pindah ke Sentra Fauna Lenteng Agung

Berita Terkait

Monday, 10 November 2025 - 19:55 WIB

Pramono Usulkan Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi PSN

Friday, 7 November 2025 - 20:12 WIB

Pemprov DKI Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban Ledakan SMAN 72

Thursday, 6 November 2025 - 16:54 WIB

DKI Jakarta Tak Tergoyahkan Puncaki Klasemen POPNAS 2025

Monday, 3 November 2025 - 18:25 WIB

Pemprov DKI Bongkar Rusunawa Marunda C, Siap Revitalisasi 2026

Monday, 3 November 2025 - 10:01 WIB

POPNAS-PEPARPENAS Dimanjakan: Fasilitas Transportasi dan Wisata Gratis

Berita Terbaru

Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji (tengah) hadir pada acara Gerakan Wisata Bersih di Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, Sabtu (15/11/2025).

News

Kemenpar Tanamkan Budaya Berkelanjutan di Pagar Alam

Monday, 17 Nov 2025 - 09:13 WIB