Tok! RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

Thursday, 23 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – DPR RI menggelar Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/01/2025). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sebagai usul inisiatif DPR RI.

“Sekarang kita tanyakan, apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” tanya Dasco, yang langsung dijawab dengan seruan “Setuju” oleh seluruh peserta rapat.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa rancangan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa RUU Minerba memiliki semangat yang selaras dengan kebijakan strategis pemerintah saat ini.

“Perjalanannya masih panjang, tetapi substansi RUU ini penting untuk mendukung percepatan hilirisasi sektor pertambangan,” ujar Bob Hasan pada Selasa (21/01/2025).

Dalam rapat pleno yang digelar Senin (20/01/2025), Bob Hasan mengungkapkan empat poin baru yang diusulkan masuk dalam revisi UU Minerba: Percepatan Hilirisasi Mineral dan Batubara, Aturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas Keagamaan, Pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi, Pemberian IUP untuk UMKM.

RUU Minerba tersebut disepakati oleh seluruh fraksi di parlemen. Dari delapan fraksi yang ada, empat fraksi menyetujui dengan catatan, sementara empat lainnya menyatakan setuju tanpa catatan.

Penetapan ini menandai langkah awal proses legislasi revisi UU Minerba yang akan dibahas lebih lanjut oleh DPR RI bersama pemerintah. (*)

See also  Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Mempertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum

Berita Terkait

Update Arus Balik Nataru: Kondisi Terkini Tol Trans Sumatera 29 Desember
Hutama Karya Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di 2 Provinsi
Hutama Karya Kebut Huntara Aceh Tamiang, Konstruksi 24 Jam
Kementerian PU Pastikan 12 Koridor Jalan Nasional di Sumatera Utara Kembali Dapat Dilalui Pascabencana
Update Arus Balik Nataru: Kondisi Trafik Tol Trans Sumatera 28 Desember
APBD DKI 2026 Sah: Fokus Tuntaskan 5 Isu Utama
Penanganan Oprit Jembatan Meureudu Pidie Jaya Tuntas, Kementerian PU Dorong Normalisasi Sungai
42 Rest Area JTT Siaga Penuh Pantauan Menteri LH

Berita Terkait

Tuesday, 30 December 2025 - 16:32 WIB

Update Arus Balik Nataru: Kondisi Terkini Tol Trans Sumatera 29 Desember

Tuesday, 30 December 2025 - 16:26 WIB

Hutama Karya Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di 2 Provinsi

Monday, 29 December 2025 - 20:02 WIB

Hutama Karya Kebut Huntara Aceh Tamiang, Konstruksi 24 Jam

Monday, 29 December 2025 - 18:10 WIB

Kementerian PU Pastikan 12 Koridor Jalan Nasional di Sumatera Utara Kembali Dapat Dilalui Pascabencana

Monday, 29 December 2025 - 17:40 WIB

Update Arus Balik Nataru: Kondisi Trafik Tol Trans Sumatera 28 Desember

Berita Terbaru

Nasional

Penanganan 7 Ruas Jalan Nasional di Aceh Tamiang Berangsur Pulih

Tuesday, 30 Dec 2025 - 16:42 WIB

Berita Terbaru

Kementerian PU Kebut Huntara di 3 Provinsi, Aceh Tamiang Segera Rampung

Tuesday, 30 Dec 2025 - 16:22 WIB