Temui Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB Bahas Penguatan Pembinaan Reformasi Birokrasi Daerah

Wednesday, 12 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (11/03/25). Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

“Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” ungkap Rini usai pertemuan tersebut.

Kementerian PANRB dibawah kepemimpinan Rini concern terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

Rini menegaskan, tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan, sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Rini.

Rini mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan Shared Outcome.

Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional. Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

See also  Kadin Dorong Kerja Sama ASEAN-EU dan Hilirisasi Industri Hijau di Indonesia di Hannover Messe 2023

Berita Terkait

Kementerian PANRB dan TBI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pemerintahan Digital
FWA Diterapkan, Fleksibilitas Kerja Tanpa Mengurangi Target Kinerja
Normalisasi Sungai Ciliwung Dilanjutkan, Menteri PU Targetkan Selesai 2026
Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa-Desa, Mendes Yandri akan Gandeng PP Muhammadiyah
Program ITDP Selesai, Kementerian PU Dorong Komitmen Bersama Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata
Kemendes PDT Dapat Tambahan Anggaran Rp 345 Miliar dari PHLN untuk Program P3PD dan TEKAD
Raker Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 Segera Hadir

Berita Terkait

Saturday, 15 March 2025 - 12:06 WIB

Kementerian PANRB dan TBI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pemerintahan Digital

Friday, 14 March 2025 - 21:27 WIB

FWA Diterapkan, Fleksibilitas Kerja Tanpa Mengurangi Target Kinerja

Thursday, 13 March 2025 - 20:53 WIB

Normalisasi Sungai Ciliwung Dilanjutkan, Menteri PU Targetkan Selesai 2026

Thursday, 13 March 2025 - 15:55 WIB

Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa-Desa, Mendes Yandri akan Gandeng PP Muhammadiyah

Thursday, 13 March 2025 - 13:28 WIB

Program ITDP Selesai, Kementerian PU Dorong Komitmen Bersama Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata

Berita Terbaru