daelpos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terus berkomitmen agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat berkualitas dan semakin baik. Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Bali, Menteri Rini mengawali dengan meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung.
Peninjauan dilakukan pada 31 instansi yang kini telah bergabung dengan jumlah 152 jenis layanan administrasi, perizinan, maupun non-perizinan. Menteri Rini mengatakan MPP Kab. Badung menjadi salah satu pionir pendirian MPP sejak diresmikan tujuh tahun lalu pada 17 September 2018.
“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, serta seluruh petugas pelayanan yang setiap hari hadir melayani masyarakat, dengan rata-rata kunjungan 220 orang per hari. Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat,” ungkap Menteri Rini usai meninjau MPP Kab. Badung, Senin (4/8/2025).
Menteri Rini menambahkan selain MPP, saat ini pemerintah tengah menjalankan program prioritas Presiden sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan yang merata, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh semua.
“MPP bisa menjadi jembatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan untuk percepatan program-program Presiden. Tadi kita lihat ada layanan Dinas Kesehatan, ternyata di sini selain program Cek Kesehatan Gratis, tapi juga diperluas lagi untuk program Nak Badung Sehat. Memang kesejahteraan rakyat itu sangat penting dan ini sesuai dengan yang diinginkan Bapak Presiden melalui Asta Citanya,” jelasnya.
Pada evaluasi tahun 2024, MPP Kab. Badung mendapatkan predikat Prima secara berturut-turut dari tahun 2023. Dengan predikat Prima, MPP Kab. Badung membuktikan pelayanan publik dapat diselenggarakan secara cepat, transparan, ramah, dan mendorong iklim investasi yang kondusif.
Karenanya, Menteri Rini berharap kehadiran MPP ini bisa terus mendorong lebih banyak investasi di Kabupaten Badung. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempermudah investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Dalam memberikan pelayanan, MPP ini pun telah menerapkan pakta integritas, bukan hanya untuk petugas tetapi juga untuk masyarakat sebagai penerima layanan. “Jadi MPP Kab. Badung mengajak juga para penerima layanan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam proses pelayanan yang dilakukan,” ungkap Menteri Rini.
Menteri Rini juga mengapresiasi MPP Kab. Badung dengan program Jemput Bola, yang memastikan masyarakat lansia, penyandang disabilitas, maupun warga di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap layanan administrasi dan kependudukan. Ini wujud komitmen dalam menghadirkan layanan publik inklusif yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“MPP Kab. Badung menjadi contoh nyata pelayanan publik yang mempermudah masyarakat sekaligus mendorong investasi,” imbuhnya.
Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini menyampaikan keberhasilan MPP Kab. Badung lahir berkat dukungan bersama lintas instansi, yaitu bagaimana program pemerintah dilakukan secara bersama-sama menjadi shared outcome untuk menghadirkan layanan yang setara bagi semua. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar kertas, tapi bagaimana program-program pemerintah itu diorkestrasi dengan baik dan berdampak.
“Dan MPP Kab. Badung sudah mengorkestrasi yang semuanya bersama-sama dalam satu tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga negara selalu hadir di masyarakat untuk memberikan transformasi birokrasi yang lebih melayani pada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Hadirnya MPP Kab. Badung dalam menyediakan kemudahan layanan pun sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah Evangeline, masyarakat Kab. Badung yang bertandang ke MPP untuk mengurus NIB (Nomor Izin Berusaha).
Evangeline mengatakan kehadiran MPP menghapus sekat informasi karena memudahkan dirinya dalam mengakses informasi terkait kelengkapan yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha. Selain itu, berkumpulnya berbagai instansi dalam satu tempat dinilai sangat efisien.
“Rencananya saya mau mengurus NIB dan setelah diberi informasi, saya sekalian mau bertanya ke Dinas Perindustrian dan BPOM. Senang banget enggak sampai 30 menit sudah selesai dan kehadiran MPP ini sangat efektif ya karena tidak membuang waktu dan biaya,” tutup Evangeline
