daelpos.com – Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusif dan inovasi menjadi pilar fondasi pemerintahan yang terbuka (Open Government). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memegang peran sentral dalam mendorong kemajuan, memperkuat koordinasi, serta kolaborasi instansi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong implementasi nilai dan praktik keterbukaan pemerintah .
Hal ini disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat pertemuan dengan jajaran Open Government Partnership (OGP), di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Menteri Rini menyampaikan Open Government menjadi elemen reformasi birokrasi Indonesia untuk memastikan transparansi dan partisipasi dapat memperkuat efektivitas dan responsivitas pelayanan publik.
“Open Government sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi di Indonesia memerlukan kolaborasi dan inisiatif multi-stakeholder, salah satunya melalui Open Government Partnership,” ujarnya.
Menteri Rini mengungkapkan, berbagai praktik baik telah dilakukan Kementerian PANRB dalam implementasi open government. Sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang lincah, Kementerian PANRB telah mengintegrasikan 43 Lembaga Non-Struktural (LNS), merampingkan organisasi dengan memangkas jumlah eselon struktural dari empat atau lima tingkat menjadi dua, serta meningkatkan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index (EGDI).
Selanjutnya, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah telah mencegah inefisiensi dalam anggaran negara dan daerah, sehingga menghemat hingga Rp128,5 triliun hanya dalam dua tahun.
Dalam memperkuat layanan publik dan upaya antikorupsi, Indonesia telah membangun ribuan unit layanan percontohan dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik, baik fisik maupun digital di seluruh penjuru negeri.
Indeks Reformasi Birokrasi selama dekade terakhir pun menunjukkan tren positif di semua level pemerintahan. Pada tahun 2024, kementerian dan lembaga mencapai skor 82.98, provinsi 74.63, dan kabupaten/kota 69.46. Hal ini mencerminkan komitmen reformasi birokrasi yang terus meningkat secara nasional.
Menteri Rini menuturkan prinsip-prinsip Open Government sepenuhnya selaras dengan mandat Kementerian PANRB dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Kementerian PANRB menekankan komitmennya dalam praktik Open Government dengan memastikan bahwa reformasi tidak terbatas pada prioritas nasional, tetapi juga terhubung dengan gerakan global (global movements) khususnya melalui kerja sama regional yang lebih kuat di Asia-Pasifik.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi strategis dan penguatan peran Indonesia dalam kemitraan di OGP dengan negara-negara lain baik di tingkat regional maupun global,” tutur Rini.
Komitmen ini diwujudkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pemerintahan terbuka dengan transformasi digital pemerintahan; menanamkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat ke dalam layanan siklus hidup (life-cycle services) dari mulai kelahiran hingga tutup usia; infrastruktur publik digital, dan mekanisme pemantauan, dengan tetap menyelaraskan reformasi birokrasi dengan standar internasional.
“Open government bukan sekadar prinsip, melainkan agenda transformatif yang membangun kepercayaan, memperkuat akuntabilitas, dan memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan partisipatif di tingkat regional dan global,” imbuh Rini.
Chief Executive Officer of the Open Government Partnership Aidan Eyakuze menyampaikan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi di Asia untuk melihat praktik baik penyelenggaraan open government. Melihat berbagai pencapaian dan upaya pemerintah Indonesia dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, ia menilai Indonesia menjadi inspirasi dan pendorong perubahan yang penting di Kawasan Asia.
“Kami ingin melihat bagaimana masyarakat sipil dapat menjadi mitra pemerintah dalam membantu menjangkau lebih luas rencana aksi nasional pelaksanaan praktik open government di Indonesia,” pungkas Aidan.
