daelpos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan apresiasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas komitmennya memperkuat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Sistem Deteksi Dini (DETAK MBG). Menurut Rini DETAK MBG merupakan manifestasi dari semangat reformasi birokrasi yang tidak hanya bekerja rutin, tetapi birokrasi yang berinovasi dan memberikan dampak nyata.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. DETAK MBG adalah instrumen untuk memastikan hal tersebut serta simbol komitmen nasional kita terhadap transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan program prioritas nasional,” ujarnya saat memberikan keynote speech dalam acara Launching Sistem Deteksi Dini Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis (DETAK MBG) di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menteri Rini menjelaskan Program MBG bersama dengan program prioritas lainnya seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat (PR) merupakan sebuah investasi untuk masa depan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Sebuah upaya menanam pohon, yang buahnya akan dipetik dalam wujud generasi emas Indonesia yang unggul, cerdas, dan berdaya saing pada tahun 2045.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program prioritas Presiden, termasuk MBG. Rini menyebut program sebesar MBG, yang melibatkan jaringan distribusi yang luas dan ribuan pemangku kepentingan, ibarat sebuah bahtera raksasa yang berlayar di samudra luas. Semua pihak harus bahu-membahu menjaga agar bahtera ini tidak bocor.
“Kebocoran sekecil apa pun dalam anggaran negara adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pencurian terhadap hak anak-anak kita untuk bertumbuh secara optimal,” tegasnya.
Dari sisi birokrasi, kesuksesan dan pencapaian prioritas Presiden secara komprehensif memerlukan strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan transformasi digital pemerintah sebagai penopangnya. Tanpa digitalisasi, birokrasi akan sulit menghadirkan pelayanan yang cepat, terintegrasi, dan transparan.
Transformasi digital pemerintah adalah kunci untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya. Perubahan ini mencakup tata kelola, teknologi, data, serta keamanan siber yang menjadi fondasi penyelenggaraan layanan digital.
“Ketika pemerintah terkoneksi secara digital, pengawasan keuangan negara menjadi lebih transparan dan PPATK tidak lagi bekerja dalam kegelapan,” ungkap Rini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan upaya PPATK dalam mengembangkan sistem deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan guna mencegah potensi penyalahgunaan dana pada program MBG atau sistem DETAK MBG telah sejalan dengan amanat Presiden dalam berbagai kesempatan. Lahirnya DETAK MBG merupakan babak baru dalam upaya mengawal dan menjaga setiap rupiah uang rakyat.
Lewat DETAK MBG, ia berharap anggaran program MBG dapat dialokasikan dan sampai kepada sasaran yang tepat yakni anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Kami berharap PPATK bisa membantu Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program secara akuntabel, memberi manfaat besar bagi masyarakat, sekaligus terhindar dari berbagai potensi penyalahgunaan maupun penyelewengan dana termasuk tindak pidana korupsi,” tandasnya.
