daelpos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut mendukung pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). GSW merupakan proyek berbasis infrastruktur yang menekankan pada aspek teknis dan fungsional dengan orientasi utama pada proteksi wilayah pesisir.
“Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, core business-nya mencakup empat tahapan utama, yaitu persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Kawasan,” ujar Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam Rapat Kelembagaan Badan Otorita Pengelola (BOP) Pantai Utara Jawa bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Senin (08/09/2025).
Purwadi mengatakan dalam proses pembangunan GWS melibatkan banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki peran berbeda-beda, oleh karenanya perlu adanya satu lembaga otoritatif yang mampu mengintegrasikan peran dan fungsi seluruh K/L tersebut sehingga pembangunan GSW dapat berjalan konsolidatif dan akuntabel. GSW bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan sebuah upaya integratif yang menuntut koordinasi kelembagaan yang kuat.
Dengan menempatkan GSW sebagai kawasan otoritatif, maka akan ada kendali tunggal dalam perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan pembangunan kawasan. Hal tersebut menjadi kunci untuk menghindari duplikasi kebijakan, memastikan konsistensi lintas sektor, serta menjamin keberlanjutan proyek GSW sebagai salah satu PSN.
Dijelaskan bahwa GSW tidak hanya untuk melindungi kawasan perkotaan Pantura dari ancaman banjir rob dan penurunan tanah, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan kawasan strategis yang terintegrasi. Tugas BOP Pantura Jawa melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan Pantura. Sementara fungsinya meliputi perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan, hingga evaluasi program Pantura.
Dukungan Kementerian PANRB pada pembangunan GSW melaui pembentukan kelembagaan, perumusan desain organisasi yang efektif, sederhana, dan pengelolaan SDM Aparatur. BOP Pantura Jawa diharapkan mampu memastikan integrasi kebijakan dan efektivitas pembangunan wilayah.
