daelpos.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Hunian Sementara Modular (Huntara Modular) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Jumat (6/2). Pembangunan Huntara Modular tersebut dilaksanakan melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sebagai bagian dari penanganan darurat pascabencana untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Menteri Dody menyampaikan bahwa progres pembangunan Huntara Modular masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Progresnya masih sesuai schedule. Insya Allah minggu pertama Ramadan ini bisa selesai total untuk 202 KK. Lokasi ini luasnya sekitar 3 hektare, dan sebagian besar akan kita manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, ada tempat bermain, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Menteri Dody.
Hunian Modular di Kabupaten Bener Meriah ini dibangun menggunakan metode konstruksi modular baja prefabrikasi di atas lahan seluas 30.000 m² atau 3 hektare. Total luas bangunan mencapai 4.855 m² yang terdiri dari 19 blok hunian, dengan luas modul 3.672 m² (228 modul), serta area non-hunian seluas 2.210 m² untuk fasilitas pendukung seperti toilet dan selasar.
Hunian tersebut dirancang untuk menampung 228 kepala keluarga (KK) dengan dukungan fasilitas sanitasi yang memadai berupa 114 unit shower, 114 unit kloset, serta 4 unit fasilitas difabel. Sistem pendukung hunian meliputi penyediaan air bersih dari sumur bor, pengolahan air kotor menggunakan biotank, serta suplai listrik dari PLN.
Menteri Dody menambahkan bahwa calon penghuni hunian ini juga telah siap untuk direlokasi, sehingga diharapkan masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian sementara tersebut.
“Calon penghuninya sudah siap. Harapannya di awal-awal Ramadan masyarakat yang terdampak sudah bisa langsung menghuni. Saat ini memang masih on progress, tapi kita akan kejar agar selesai tepat waktu,” tegasnya.
Selain hunian, kawasan Huntara Modular juga dilengkapi dengan perencanaan penataan kawasan yang terintegrasi yang mencakup area multifungsi, area parkir, mushola, hunian ramah difabel, toilet difabel, serta jaringan utilitas guna mendukung kebutuhan dasar dan aktivitas sosial penghuni.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh turut membangun sumur bor dengan kedalaman sekitar 52 meter.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak bencana, sembari menyiapkan langkah lanjutan menuju pembangunan hunian tetap yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.(*)
