daelpos.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di tengah tekanan krisis energi global yang masih berlangsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan berbagai langkah strategis telah disiapkan guna menjamin pasokan energi tetap aman, sekaligus menjaga keterjangkauan harga.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kebijakan pro-rakyat dalam sektor energi.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk membuat formulasi yang baik, yang ideal untuk rakyat kita,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menegaskan, ke depan kebijakan energi nasional akan terus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk itu, penguatan internal di Kementerian ESDM menjadi salah satu fokus utama, agar seluruh jajaran dapat bekerja lebih efektif dan responsif menghadapi dinamika global.
Bahlil menekankan pentingnya tim kerja yang mampu bergerak cepat dan menyelesaikan persoalan secara konkret.
“Orientasi kita hasil. Bukan lagi proses. Proses penting, tapi kalau dia tidak mampu menyelesaikan masalah, maka saya butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan sektor energi di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah, kata Bahlil, harus mampu mengambil langkah yang tepat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor energi. Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik selama ini menjadi kunci Pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap dipertahankan seperti saat ini. Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi atau Jenis Bahan Bakar Umum (JBU), pembahasan masih dilakukan bersama badan usaha niaga BBM.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah juga mendorong efisiensi penggunaan energi melalui skema pembelian wajar. Salah satunya dengan membatasi pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
Pembatasan serupa juga berlaku untuk JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi. Namun, untuk kendaraan umum penumpang dan angkutan barang, kebijakan tersebut tidak mengalami perubahan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan energi, stabilitas harga, serta keberlanjutan distribusi energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
