daelpos.com – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya menyusun kebijakan industri berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Pemerintah perlu mendengar langsung aspirasi dunia industri agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sektor usaha.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji saat bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sudut pandang kementerian dalam merumuskan kebijakan. Masukan langsung dari pelaku industri diperlukan agar persoalan dapat dipetakan secara akurat.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid,” ujar Sarmuji.
Ia berharap komunikasi dengan Apindo dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha. Dengan memahami persoalan secara tepat, pemerintah dapat menghadirkan solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor industri.
Industri Tumbuh 5,87 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga memaparkan kinerja industri pengolahan nasional yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2026, sektor industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 19,22 persen atau senilai Rp1.295,5 triliun.
Dari sisi investasi, realisasi industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai Rp246,9 triliun atau 46,70 persen dari total investasi nasional. Sektor ini juga menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026.
Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai USD182,83 miliar atau 82,64 persen dari total ekspor nasional.
Pertumbuhan positif juga terjadi di 14 dari 15 subsektor industri pengolahan. Beberapa di antaranya industri furnitur yang tumbuh 12,68 persen, logam dasar 9,94 persen, kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,10 persen.
Pemerintah Siapkan Langkah Penguatan Industri
Meski mencatatkan pertumbuhan positif, sektor industri masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persaingan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, hingga kebutuhan modernisasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperkuat sejumlah kebijakan, termasuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan SNI wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), hilirisasi industri, modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0, serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri besar terus diperluas melalui kemitraan. Akses pembiayaan bagi industri padat karya juga didorong melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyambut baik pertemuan tersebut. Ia berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan industri.
Menurut Shinta, sejumlah persoalan yang dihadapi pelaku usaha juga berkaitan dengan kewenangan kementerian dan lembaga lain sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama,” katanya.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan industri, memperkuat investasi, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
