daelpos.com — Guru Besar Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Syamsir Abduh menyinggung regulasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menempatkan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebagai prioritas. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor listrik ke negara tetangga.
“Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menjadi negara pengekspor listrik utama, karena permintaan listrik dalam negeri dan pengembangan industri harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Syamsir dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan listrik domestik, keandalan pasokan, dan dukungan terhadap industrialisasi nasional harus menjadi prioritas sebelum ekspor listrik dilakukan. Sehingga, tegasnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas pembangkit mencukupi, pasokan listrik andal, cadangan daya aman, serta infrastruktur transmisi memadai sebelum membuka ekspor dalam skala besar.
“Ekspor listrik sebaiknya hanya dipertimbangkan apabila terdapat surplus berkelanjutan yang tersedia tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kebijakan ekspor listrik, ungkapnya, tidak boleh mengurangi ketahanan energi nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, ataupun membebani masyarakat melalui keterbatasan pasokan dan kenaikan biaya listrik. Dia mengingatkan pemerintah agar terlebih dahulu memperkuat sistem kelistrikan nasional, mempercepat pengembangan energi terbarukan, serta menjamin akses listrik yang terjangkau dan andal bagi seluruh masyarakat.
Diakuinya, tantangan utama Indonesia saat ini bukan sekadar menjual listrik ke pasar regional, melainkan memastikan sistem kelistrikan mampu menopang kebutuhan masyarakat dan ekspansi industri. Ketersediaan listrik, ucapnya, menjadi salah satu prasyarat penting bagi investasi, hilirisasi, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.
“Karena itu, pengembangan pembangkit, jaringan transmisi, dan energi terbarukan perlu berjalan beriringan. Setelah kebutuhan domestik terpenuhi dan tersedia surplus yang konsisten, ekspor listrik dapat menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama energi regional,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum akan mengizinkan ekspor listrik karena kebutuhan domestik masih besar.
“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujar Bahlil beberapa hari lalu.
Indonesia dan Singapura sebelumnya telah beberapa kali membahas kerja sama jual beli listrik lintas batas. Sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia bahkan sempat dirancang untuk memasok kebutuhan listrik Singapura. Namun, rencana tersebut menghadapi tantangan, antara lain pembahasan harga jual listrik dan kepastian manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Bahlil juga mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar tidak mudah menerima lobi terkait rencana ekspor listrik. Ia menegaskan kewenangan pemberian izin ekspor berada di Kementerian ESDM, bukan Danantara.
“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan Danantara. Kedaulatan negara saya dahulukan,” tegasnya.*
