daelpos.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani memastikan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar berjalan lancar, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Rany, DPRD DKI tidak memiliki persiapan khusus terkait pelaksanaan SPMB lantaran seluruh mekanisme dan aturan penerimaan murid menjadi kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik). Meski demikian, fungsi pengawasan tetap dijalankan DPRD terhadap setiap kebijakan yang diterapkan.
“SPMB memang berlangsung setiap tahun dan aturan maupun mekanismenya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Kami di DPRD mengawal setiap kebijakan yang diterapkan, baik aturan baru maupun mekanisme yang sudah berjalan sebelumnya,” ujar Rany, Minggu (7/6).
Rany mengatakan, DPRD akan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik selama proses penerimaan murid berlangsung. Ia berharap pelaksanaan SPMB terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
Selain itu, ia menilai kebijakan Pemprov DKI yang menambah 103 sekolah swasta gratis dapat menjadi solusi bagi calon peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
Namun demikian, Rany mengakui tantangan terbesar dalam pelaksanaan SPMB masih terkait tingginya minat masyarakat terhadap sejumlah sekolah favorit.
“Kadang masyarakat sudah memiliki pilihan sekolah tertentu untuk anaknya. Ketika kuotanya terbatas, tentu tidak semua bisa diterima. Karena itu, keberadaan 103 sekolah swasta gratis bisa menjadi salah satu solusi dan pilihan bagi masyarakat,” katanya.
Rany menjelaskan, sistem penerimaan berbasis domisili atau zonasi dibuat untuk mendekatkan akses pendidikan dengan tempat tinggal siswa. Dengan begitu, peserta didik diharapkan dapat belajar lebih optimal tanpa harus menghabiskan banyak waktu di perjalanan.
Menurutnya, siswa yang harus berangkat terlalu pagi dan menempuh perjalanan jauh berisiko mengalami kelelahan sehingga berdampak pada konsentrasi belajar.
“Tujuannya agar anak-anak bisa belajar secara maksimal. Kalau sekolah terlalu jauh, mereka harus bangun lebih awal dan pulang lebih lama. Kondisi itu tentu memengaruhi kualitas belajar mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai jalur penerimaan yang tersedia, baik melalui domisili maupun prestasi, diharapkan mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing.
Lebih lanjut, Rany menyebut kemungkinan pembentukan posko pengaduan SPMB DPRD DKI masih akan dibahas bersama Disdik. Meski begitu, masyarakat dipastikan tetap memiliki saluran pengaduan apabila mengalami kendala selama proses pendaftaran.
“Mudah-mudahan SPMB tahun ini berjalan lancar dan semakin memudahkan masyarakat,” tandasnya.
