daelpos.com – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur strategis dan diversifikasi sumber energi. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude storage) di sejumlah wilayah Sumatra, dengan target kapasitas yang mampu menopang kebutuhan stok hingga 60 hari.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11). Pembangunan fasilitas penyimpanan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak mentah sekaligus memperkuat ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan fasilitas crude storage tersebut dirancang untuk menampung minyak mentah hasil impor. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia diharapkan memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola pasokan dan menjaga ketersediaan energi.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ujar Bahlil seusai rapat.
Menurut Bahlil, studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut telah diselesaikan. Tahap berikutnya adalah peninjauan sejumlah lokasi yang direncanakan mulai akhir tahun ini. Pemilihan lokasi akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kelayakan teknis, keselamatan operasional, hingga potensi risiko bencana.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan minyak mentah, pemerintah juga mempercepat diversifikasi energi melalui pengembangan bahan bakar nabati, khususnya bioetanol.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo turut meminta perkembangan kesiapan implementasi bioetanol E20. Menanggapi hal itu, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.
Pengembangan bioetanol akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Sinergi kedua kementerian dinilai penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu sekaligus mendukung keberlanjutan produksi bahan bakar nabati di dalam negeri.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” kata Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap berjalan sebagai bagian dari agenda transformasi energi nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta memperkuat nilai tambah komoditas nasional.
Keberlanjutan B50, bersama pengembangan bioetanol dan pembangunan fasilitas crude storage, mencerminkan pendekatan pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih terintegrasi. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas cadangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan energi alternatif dan optimalisasi sumber daya dalam negeri.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan sistem energi nasional semakin tangguh menghadapi gejolak pasokan dan perubahan kondisi pasar global. Penguatan infrastruktur penyimpanan, diversifikasi bahan bakar, serta peningkatan pemanfaatan energi domestik diharapkan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi Indonesia.
