daelpos.com — PT Hutama Karya (Persero) berupaya mempertahankan predikat Informatif yang diraih empat tahun berturut-turut sejak 2022. Predikat tersebut merupakan kualifikasi tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat RI. Upaya itu ditunjukkan Hutama Karya dalam Presentasi Uji Publik Monev Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11).
Paparan disampaikan Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, bersama Komisaris Independen, R. Wahyu Muryadi. Paparan tersebut diuji tiga panelis, yaitu Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Pusat, Arman Fauzi; Ketua KI Pusat periode 2016–2017, John Fresly; serta peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata.
Tahun ini, KI Pusat mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Uji publik menjadi tahap akhir Monev yang menentukan kualifikasi badan publik. Penilaiannya mencakup komitmen pimpinan, kebijakan keterbukaan informasi, serta dampaknya bagi publik.
Bagi Hutama Karya, keterbukaan informasi menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Sebagai BUMN konstruksi yang mengemban penugasan proyek infrastruktur nasional, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), perusahaan wajib membuka akses informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen itu dikawal langsung oleh pimpinan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya dibina langsung oleh Direktur Utama, dan surat keputusan direksi tentang PPID diperbarui setiap tahun.
Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Hutama Karya untuk melanjutkan rekam jejaknya dalam Monev KI Pusat dengan konsisten meraih predikat Informatif sejak 2022. “Predikat yang sebelumnya telah kami peroleh bukan menjadi tujuan akhir. Kami ingin memastikan informasi yang kami buka benar-benar bermanfaat. Ukurannya adalah seberapa banyak publik yang memakai informasi itu dan ikut terlibat,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Hutama Karya mengembangkan Ekosistem PPID 5.0 yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data. Layanan dijalankan 43 personel PPID di 23 unit kerja Hutama Karya Grup. Permohonan informasi dapat diajukan secara daring maupun luring, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Layanan juga ramah bagi penyandang disabilitas. Keterbukaan turut diterapkan pada pengadaan barang dan jasa melalui portal HK Circle.
Dampaknya terlihat dari pemanfaatan layanan. Jumlah pemohon informasi naik lebih dari tiga kali lipat sejak 2021, dengan mayoritas pemohon dari kalangan mahasiswa. Data yang mereka peroleh kini dirujuk dalam 34 publikasi ilmiah di 10 negara. Rata-rata permohonan diselesaikan dalam tujuh hari, lebih cepat dari batas 10 hari kerja yang diatur undang-undang.
Melalui keikutsertaan dalam uji publik ini, Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk menjaga keterbukaan informasi secara konsisten. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen pembangunan berkelanjutan. Dengan akses informasi yang terbuka, publik dapat turut memahami dan mengawasi pembangunan infrastruktur nasional.
