daelpos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bursa tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027.
Selain itu, OJK terus memperkuat literasi keuangan digital agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memahami perkembangan inovasi produk dan jasa keuangan, memanfaatkan peluangnya, serta terhindar dari berbagai modus penipuan keuangan.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar oleh Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito di Kantor OJK Palembang dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/11).
Dalam kegiatan di Palembang yang diikuti sekitar 500 mahasiswa dan masyarakat umum tersebut, Sarjito menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal agar kekayaan komoditas Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito.
Ia mengatakan, Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi tersebut perlu didukung penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas daerah.
Menurut Sarjito, transparansi pembentukan harga, pengawasan transaksi, dan tata kelola perdagangan menjadi faktor penting dalam membangun pasar komoditas yang kredibel. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Sarjito turut mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, memahami potensi ekonomi daerah, serta menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi masyarakat.
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS menjadi mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026 terkait peralihan kewenangan serta penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Melalui kebijakan tersebut, OJK menyiapkan kerangka pengawasan untuk memastikan perdagangan komoditas berlangsung teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Sementara itu, dalam kegiatan OJK Mengajar di UIN Mataram, Adi Budiarso mengajak mahasiswa memahami peluang sekaligus risiko perkembangan inovasi keuangan digital.
Ia menjelaskan, inovasi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan aset kripto, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial, big data, blockchain, dan distributed ledger yang dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Namun, perkembangan teknologi tersebut harus diimbangi dengan pemahaman terhadap risiko. Masyarakat diimbau melakukan riset mandiri dan memastikan legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital maupun melakukan investasi.
Adi juga mendorong mahasiswa menjadi agen literasi keuangan digital dengan menyebarkan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar,” kata Adi.
Rektor UIN Mataram Masnun Tahir menyampaikan bahwa perkembangan keuangan digital mencakup berbagai sektor, mulai dari pembayaran dan investasi digital hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dan teknologi blockchain.
Karena itu, mahasiswa perlu memiliki literasi yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi keuangan secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.
Apresiasi juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan Yusron Hadi yang mewakili Gubernur NTB. Ia menilai kolaborasi OJK dan UIN Mataram penting dalam memperluas edukasi keuangan bagi generasi muda sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Mataram.
Melalui program OJK Mengajar, OJK berharap generasi muda semakin memahami perkembangan sektor jasa keuangan, mampu mengenali peluang dan risiko, serta berperan aktif mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.
