Sri Mulyani: Hingga Januari 2024, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp96,4 Triliun

Friday, 23 February 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati / foto ist

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati / foto ist

DAELPOS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp96,4 triliun hingga Januari 2024. Capaian tersebut setara dengan 3,9 persen dari pagu belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp2.467,5 triliun. 

“Belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021. Tentu ini menggambarkan tren dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun Pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita secara daring pada Kamis (22/2).

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun, terutama dikontribusikan oleh belanja untuk mendukung persiapan Pemilu yang terealisasi sebesar Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024. 

Selain untuk Pemilu, realisasi belanja K/L termasuk belanja pegawai Rp15,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri sebesar Rp10,3 triliun dan tukin, honorarium, lembur mencapai Rp5 triliun. Realisasi belanja barang telah tercapai Rp12,9 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp10,1 triliun dipengaruhi pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu.

Sementara, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp4,1 triliun pada bulan Januari 2024, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,6 triliun. Kenaikan belanja modal pada tahun 2024 karena meningkatnya belanja sarana prasarana (sarpras) bidang ketahanan dan keamanan Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp1.376,7 triliun yang dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun. Adapun realisasi transfer ke daerah sebesar Rp87,8 triliun atau 10,2 persen dari total alokasi pada APBN 2024 sebesar Rp857,6 triliun. 

See also  Heru Ajak Organisasi Kepemudaan Tingkatkan Peran dan Sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta

Dengan demikian, belanja negara hingga Januari 2024 telah terealisasi sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Belanja negara terserap optimal untuk menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan, di antaranya pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan sosial, Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berita Terkait

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman
PLN Gerak Cepat Atasi Pemadaman Bergilir
MotoGP Mandalika Jadi Mesin Penggerak Ekonomi NTB
Kementerian PU Kantongi Pagu Indikatif Rp98,47 Triliun, Fokus Pada Program Infrastruktur Berdampak Bagi Rakyat
Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa
Revitalisasi Madrasah Perkuat Infrastruktur Pendidikan Keagamaan
Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan Desa Tertinggal di 30 Kabupaten
PT Hutama Karya (Persero) Perkuat Transformasi ESG dan Budaya Kerja Berkelanjutan

Berita Terkait

Wednesday, 24 June 2026 - 13:29 WIB

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman

Sunday, 21 June 2026 - 08:31 WIB

PLN Gerak Cepat Atasi Pemadaman Bergilir

Friday, 19 June 2026 - 18:46 WIB

MotoGP Mandalika Jadi Mesin Penggerak Ekonomi NTB

Wednesday, 17 June 2026 - 21:03 WIB

Kementerian PU Kantongi Pagu Indikatif Rp98,47 Triliun, Fokus Pada Program Infrastruktur Berdampak Bagi Rakyat

Saturday, 13 June 2026 - 12:14 WIB

Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:29 WIB

News

DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:12 WIB

News

DPD RI Uji Sahih RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:09 WIB