DAELPOS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara detail dan menyeluruh.
Sebab keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya diukur dari mengapresiasi hal positifnya saja, namun jumlah anggaran yang digunakan, dan sejauh mana efisiensi anggaran tersebut dialokasikan, adalah substansi penting dalam mengevaluasi program.
“Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Kalau yang sudah baik biasa itu, puja-puji itu biasa. Tapi bagaimana kita mengukur kejujuran kita menjadi landasan posisi kita ke depan,” kata Mendes Yandri saat membuka Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Hotel Gammara, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Selasa (19/11/2024).
“Maka evaluasi akhir ini untuk menatap program TEKAD ke depan melalui pembiayaan IFAD ini, sejatinya detail, terstruktur, jujur apa adanya,” imbuh mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Lebih luas, Mendes Yandri mengatakan, kurangnya transparansi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan penerapan program di tengah-tengah masyarakat.
Di sisi lain, menurut Mendes Yandri, kejujuran dalam transparansi pendampingan berbasis pemberdayaan masyarakat ini merupakan cara efektif membangun legitimasi kebijakan tersebut di mata warga desa.
“Kalau kita melihat dengan kacamata kejujuran itu, insyaallah kita bisa menapaki kebahagiaan setapak demi setapak untuk membahagiakan desa-desa yang kita lakukan program TEKAD ini,” beber mantan Anggota DPR RI itu.
Mendes Yandri juga menegaskan agar evaluasi program TEKAD tersebut dilakukan secara maksimal dan serius. Khususnya dalam bidang di mana kebijakan yang diambil mungkin kontraproduktif, sehingga melibatkan pengorbanan jangka pendek.
Sehingga indikator pencapaian program TEKAD itu dapat dimanfaatkan menjadi rumusan masalah demi mewujudkan kemaslahatan warga pada program pendampingan desa dalam target jangka panjang.
“Keterlibatan pihak lain, seperti Bank Mandiri atau perusahaan-perusahaan lain melalui dana CSRnya, atau melalui pendampingan peningkatan pemberdayaan manusia. Jadi saya minta betul Bu Harlina, evaluasi ini bukan sekedar basa-basi,” bebernya.
“Bukan hanya puja-puji, bukan hanya kita bisa menghabiskan anggaran, lalu setelah itu tak ada jejaknya,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakhrulloh. Dan hadir pula mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PEID, Harlina Sulistyorini, dan Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, serta beberapa jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.
