DAELPOS.com – Sudah cukup lama Roliadi (62) dan Veronica (58) harus menumpang listrik dari rumah orang tuanya. Masak nasi pun harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi dalam dua rumah. Profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan kecukupan uang untuknya memasang listrik sendiri.
Selain tinggal bersama kedua anaknya, mereka juga dititipi dua anak saudara yang salah satunya berkebutuhan khusus. Kondisi keuangan membuat mereka tidak memberikan prioritas akan hadirnya listrik yang mandiri.
Namun itu dulu. Kini nyala listrik telah benderang menerangi rumahnya di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir merangkul Roliadi untuk hidup dengan listrik mandiri.
Sambil bercerita, tidak putus-putus mereka berucap syukur, berterima kasih atas bantuan Pemerintah.
“Saya berharap hadirnya listrik dapat menopang kami mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Roliadi.
Tak berapa jauh dari rumah Roliadi, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL dari Kementerian ESDM. Buruh sawit ini menuturkan, belasan tahun ia menyalur listrik ke rumah familinya. Ia mengatakan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri.
“Terima kasih untuk bantuan pemerintah. Gratis, tidak diminta bayar,” ujar ayah dua orang anak ini.
Roliadi dan Ajian adalah cermin dari upaya Negara dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Melalui program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, sebanyak 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah dialiri listrik gratis oleh Pemerintah. Program BPBL tak hanya menerangi rumah mereka, namun menyalakan api semangat untuk menyongsong hidup yang lebih baik.
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
rogram BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menggunakan listrik saluran untuk masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swasta maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.
“Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (09/12/2024).
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menyatakan bahwa program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara Komisi VII DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero).
DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.
“Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.
Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.
“Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” Jisman menegaskan.
Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.
