Zulhas Pastikan Gabah Dibeli Sesuai HPP Untuk Lindungi Petani

Thursday, 23 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – Pemerintah memastikan hasil panen gabah petani akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa pengecualian.

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

“Hari-hari ini hingga tiga bulan mendatang, kita menghadapi tantangan bagaimana cara menampung dan membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500 sesuai putusan ratas. Tidak ada perincian lagi, gabah ya Rp 6.500,” tegas Zulkifli.

Sebagai tindak lanjut dari peningkatan produksi padi sebesar 50% yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Januari hingga Maret 2025, Bulog diberi target besar: menyerap 3 juta ton beras dalam waktu singkat.

“Bulog harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu pendek ini, yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau dalam bentuk gabah, tentu lebih banyak lagi,” jelas Zulkifli.

Bulog juga diwajibkan membeli beras dari pabrik-pabrik yang telah membeli gabah petani sesuai HPP. “Karena pabrik membeli gabah Rp 6.500 per kilogram, maka Bulog akan membeli beras dari mereka seharga Rp12.000 per kilogram,” tambahnya.

Namun, jika ada pabrik yang tidak membeli gabah sesuai HPP, Bulog akan mengambil langkah tegas dengan langsung menyerap gabah dari petani.

Untuk memastikan target penyerapan 3 juta ton tercapai, Bulog mengusulkan adanya fleksibilitas harga pembelian beras, dengan rentang Rp 12.000–12.250 per kilogram.

Meski usulan ini telah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden.

“Sekarang harga pembelian tetap Rp 12.000. Tapi usulan range harga tersebut akan dibawa ke ratas karena kami rakor tidak bisa melebihi keputusan ratas,” terang Zulkifli.

See also  Menteri Dody: Manfaat IJD Nyata untuk Konektivitas Sentra Produksi Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan dampak serius jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP. Selain merugikan petani, kondisi ini dapat mengancam upaya swasembada pangan dan menurunkan luas tanam padi di masa mendatang.

“Terjadi penurunan luas tanam di dua minggu terakhir. Kenapa? Karena harga. Petani beralih menanam sayuran yang lebih menguntungkan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ungkap Amran.

Dari pantauan rutin Kementerian Pertanian, 70% harga gabah di lapangan masih di bawah HPP. “Ini sangat tidak baik bagi petani kita. Kita sudah memberikan subsidi Rp144 triliun, kita sudah ‘paksa’ petani menanam. Tapi setelah mereka produksi dan surplus, kita malah ‘abaikan’ mereka,” ujar Amran dengan nada prihatin.

Hingga 21 Januari 2025, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah HPP. Di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harga gabah berkisar Rp 5.000–6.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, harga gabah berada di rentang Rp 5.800–6.300, dan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, harganya hanya Rp 5.000–5.800.

Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi petani. Kebijakan tegas untuk membeli gabah sesuai HPP diharapkan mampu mendorong kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Berita Terkait

Kementerian PU Lakukan Perbaikan Darurat 2 Titik Tanggul Jebol Sungai Tuntang
Kinerja 3 Bulan Kabinet Merah Putih, Menteri Dody Hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden
Gelar MIF 2025, Bank Mandiri Siap Akselerasi Investasi
Senator Mirah Dorong RUU Hilirisasi Minerba Sebagai Solusi Kepastian Ekonomi dan Lingkungan
Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional sebagai Fondasi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
BKSAP undang Ratusan Komunitas Pegiat Palestina Konsolidasi di DPR.
BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun Kepada 4 Juta Pelaku UMKM Di Tahun 2024
Kunjungi Yonkav 8 Kostrad, Pasuruan, Menteri Transmigrasi: Di Sinilah Cita-Cita Untuk Menjadi Menteri Pertama Kali Terbentuk

Berita Terkait

Thursday, 23 January 2025 - 14:21 WIB

Zulhas Pastikan Gabah Dibeli Sesuai HPP Untuk Lindungi Petani

Thursday, 23 January 2025 - 13:37 WIB

Kementerian PU Lakukan Perbaikan Darurat 2 Titik Tanggul Jebol Sungai Tuntang

Wednesday, 22 January 2025 - 19:13 WIB

Kinerja 3 Bulan Kabinet Merah Putih, Menteri Dody Hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden

Wednesday, 22 January 2025 - 17:54 WIB

Gelar MIF 2025, Bank Mandiri Siap Akselerasi Investasi

Wednesday, 22 January 2025 - 14:24 WIB

Senator Mirah Dorong RUU Hilirisasi Minerba Sebagai Solusi Kepastian Ekonomi dan Lingkungan

Berita Terbaru

Olahraga

Jakarta Livin Mandiri Bertekad Sapu Bersih di Surabaya

Thursday, 23 Jan 2025 - 19:01 WIB

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2024 tetap tumbuh. Posisi M2 pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp9.210,8 triliun atau tumbuh sebesar 4,4% (yoy), ilustrasi / foto ist

Berita Terbaru

Uang Beredar Tetap Tumbuh pada Desember 2024

Thursday, 23 Jan 2025 - 15:57 WIB

Hukum

KPK Apresiasi 100% Kepatuhan LHKPN Kabinet Merah Putih

Thursday, 23 Jan 2025 - 15:44 WIB

ilustrasi / foto ist

News

Tok! RUU Minerba Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

Thursday, 23 Jan 2025 - 14:33 WIB