China Harus Klarifikasi dan Minta Maaf Ke Indonesia dan Natuna

Monday, 6 January 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Istimewa

Foto Istimewa

DAELPOS.com – United Nations World Citizen’s Initiative Indonesia (UNWCI Indonesia) mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia terkait dengan persoalan perairan Natuna.

Direktur Indonesian Club Founder of the National Campaign Secretariat UNWCI Indonesia Hartsa Mashirul menegaskan, klaim sepihak China atas perairan Natuna jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Hal itu juga dapat mengacaukan perdamaian regional Pasifik maupun perdamaian dunia.

“Oleh karena itu, pemerintah RRC harus segera klarifikasi dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan dunia,” kata dia di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berdaulat, sehingga perilaku klaim sepihak China merupakan tindakan yang tidak menghormati kedaulatan RI maupun kesepakatan Hukum Laut Internasional yang berlaku.

“Kami, rakyat Indonesia menegaskan tidak ada kata toleransi dalam pencaplokan sejengkal pun wilayah kedaulatan Indonesia oleh negara lain,” katanya.

Dia menegaskan, sikap klaim sepihak oleh China itu sebagai salah satu negara sahabat bangsa Indonesia tidak ubahnya seperti menikam Indonesia dari belakang, dan hal itu mengkhianati hubungan baik kedua negara.

“Sekali lagi, kami rakyat Indonesia yang berdaulat mengecam keras klaim sepihak China atas Pulau Natuna sebagai bagian wilayah NKRI,” kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut tiga hal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar menegakkan hak asasi bangsa.

Pertama, UNWCI Indonesia mendesak Presiden sebagai panglima tertinggi untuk mendeklarasikan perang kepada setiap musuh yang mau mencaplok wilayah kedaulatan RI.

Kedua, mendesak Menteri Pertahanan untuk melindungi wilayah kedaulatan RI. Ketiga, meminta jajaran TNI-Polri untuk melaksanakan amanat Konstitusi UUD 1945 tentang Pertahanan Rakyat Semesta. []

See also  Kementerian PUPR Mulai Kirim Panel Modular untuk Fasilitas Observasi/Penampungan/Karantina ke Pulau Galang Batam

Berita Terkait

Setelah Pembajakan, Lebih dari 30 Kapal GSF Teguh Berlayar Berangkat Menuju Turki
Dampingi Prabowo ke Miangas, Menteri PU Tegaskan Dukungan Infrastruktur Wilayah Terluar
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Bencana di Sumatera
Kementerian PU Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok
Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan
Sidang Isbat Digelar 17 Mei, Idul Adha 2026 Diprediksi Jatuh 27 Mei
Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Berita Terkait

Saturday, 9 May 2026 - 22:58 WIB

Setelah Pembajakan, Lebih dari 30 Kapal GSF Teguh Berlayar Berangkat Menuju Turki

Saturday, 9 May 2026 - 22:55 WIB

Dampingi Prabowo ke Miangas, Menteri PU Tegaskan Dukungan Infrastruktur Wilayah Terluar

Saturday, 9 May 2026 - 22:50 WIB

Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Bencana di Sumatera

Friday, 8 May 2026 - 10:24 WIB

Kementrans Kirim 36 Peserta Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Tiongkok

Friday, 8 May 2026 - 09:51 WIB

Sinergi Hutama Karya Bersama Kejaksaan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah Percepat Pembahasan Lahan Jalan Tol di Sumatra Selatan

Berita Terbaru

Nasional

Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Dampak Bencana di Sumatera

Saturday, 9 May 2026 - 22:50 WIB