China Harus Klarifikasi dan Minta Maaf Ke Indonesia dan Natuna

Monday, 6 January 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Istimewa

Foto Istimewa

DAELPOS.com – United Nations World Citizen’s Initiative Indonesia (UNWCI Indonesia) mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia terkait dengan persoalan perairan Natuna.

Direktur Indonesian Club Founder of the National Campaign Secretariat UNWCI Indonesia Hartsa Mashirul menegaskan, klaim sepihak China atas perairan Natuna jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Hal itu juga dapat mengacaukan perdamaian regional Pasifik maupun perdamaian dunia.

“Oleh karena itu, pemerintah RRC harus segera klarifikasi dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan dunia,” kata dia di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berdaulat, sehingga perilaku klaim sepihak China merupakan tindakan yang tidak menghormati kedaulatan RI maupun kesepakatan Hukum Laut Internasional yang berlaku.

“Kami, rakyat Indonesia menegaskan tidak ada kata toleransi dalam pencaplokan sejengkal pun wilayah kedaulatan Indonesia oleh negara lain,” katanya.

Dia menegaskan, sikap klaim sepihak oleh China itu sebagai salah satu negara sahabat bangsa Indonesia tidak ubahnya seperti menikam Indonesia dari belakang, dan hal itu mengkhianati hubungan baik kedua negara.

“Sekali lagi, kami rakyat Indonesia yang berdaulat mengecam keras klaim sepihak China atas Pulau Natuna sebagai bagian wilayah NKRI,” kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut tiga hal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar menegakkan hak asasi bangsa.

Pertama, UNWCI Indonesia mendesak Presiden sebagai panglima tertinggi untuk mendeklarasikan perang kepada setiap musuh yang mau mencaplok wilayah kedaulatan RI.

Kedua, mendesak Menteri Pertahanan untuk melindungi wilayah kedaulatan RI. Ketiga, meminta jajaran TNI-Polri untuk melaksanakan amanat Konstitusi UUD 1945 tentang Pertahanan Rakyat Semesta. []

See also  Kurangi Risiko Banjir di Kota Kendari, Kementerian PUPR Bangun Sistem Pengendali Banjir dari Hulu ke Hilir

Berita Terkait

Menteri Transmigrasi Kunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Menteri Transmigrasi Bahas Kolaborasi Strategis dengan Fakultas Geografi UGM
Menteri Transmigrasi Dorong Peningkatan Kompetensi SDM Transmigran di BBPPM Yogyakarta
Kemenimipas Canangkan Zona Integritas, WamenPANRB Sampaikan Strategi Akselerasi ZI WBK/WBBM
Optimalkan Air Baku dari Bendungan, Kementerian PU Selesaikan SPAM Bintang Bano Berkapasitas 100 Liter/Detik
Kementerian PU dan Asian Development Bank Jajaki Kerja sama Pembiayaan Infrastruktur Ketahanan Pangan, Air, dan Energi
Wamenperin Dukung Rencana IAS Kembangkan Kawasan Aerotropolis
Wakil Ketua Komite III DPD RI Kritisi Pengurangan Masa Tinggal Haji

Berita Terkait

Tuesday, 14 January 2025 - 18:51 WIB

Menteri Transmigrasi Kunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tuesday, 14 January 2025 - 18:46 WIB

Menteri Transmigrasi Bahas Kolaborasi Strategis dengan Fakultas Geografi UGM

Tuesday, 14 January 2025 - 18:43 WIB

Menteri Transmigrasi Dorong Peningkatan Kompetensi SDM Transmigran di BBPPM Yogyakarta

Tuesday, 14 January 2025 - 16:38 WIB

Kemenimipas Canangkan Zona Integritas, WamenPANRB Sampaikan Strategi Akselerasi ZI WBK/WBBM

Tuesday, 14 January 2025 - 14:49 WIB

Optimalkan Air Baku dari Bendungan, Kementerian PU Selesaikan SPAM Bintang Bano Berkapasitas 100 Liter/Detik

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Gus Ipul: Korban Longsor Batam akan Dapat Santunan Kemensos

Wednesday, 15 Jan 2025 - 16:57 WIB

News

Sri Mulyani Tekankan Sinergi Kemenkeu-Kejaksaan Agung

Wednesday, 15 Jan 2025 - 13:20 WIB