DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan, hingga kini belum ada keputusan final mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) dalam menyikapi permasalahan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya. Meski dalam pembicaraan-pembicaraan secara informal antar Fraksi masih bergulir, namun pada intinya DPR RI menyepakati pembentukan Pansus atau Panja ini bukan politis.
“Bukan mau mencari sensasi atau ketenaran itu tidak, intinya bagaimana nasabah ini yang menginvestasikan dananya itu bisa terjamin, dan seperti apa yang akan mereka dapatkan nantinya,” tegas Eriko usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan jajaran Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Meski hingga saat ini, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus suap perusahaan tersebut, Komisi XI DPR RI masih akan terus melakukan pembahasan dengan mitra terkait. “Kami belum ada membicarakannya. Karena dari rapat internal kami belum memutuskan hal itu, kami kan harus bertemu dengan BPK, OJK, dan Kementerian Keuangan, setelah itulah baru kami putuskan,” tambah politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam RDP tersebut, Komisi XI DPR RI juga sempat meminta masukan terkait evaluasi pelaksanaan undang-undang terkait pasar modal yang perlu direvisi. Sempat menyinggung mengenai kasus Jiwasraya yang berkaitan dengan pasar modal, Eriko mengatakan bahwa yang paling penting agar hal serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.
“Penyelesaian kasus ini memang kita akui tidak mudah, dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan BPK, OJK. Nanti akan kita putuskan apakah kita akan masuk dalam Panja, atau Pansus nanti kita akan putuskan dalam internal Komisi XI. Bukan bicara soal politisnya, tapi gimana terjaminnya dana nasabah dan nasib mereka akan seperti apa,” tegas legislator dapil DKI Jakarta II itu.
Pada Rapat Paripurna sebelumnya, sejumlah legislator diantaranya Anggota Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan Anggota Fraksi PKS Anis Byarwati, mendesak Pansus segera dibentuk. Sementara dikabarkan setidaknya ada 5 Fraksi DPR RI secara informal telah mendukung pembentukan pansus yang diperkirakan akan terdisi dari sejulah AKD seperti Komisi VI, Komisi XI, Komisi III, dan BAKN tersebut.[]
