THR PJLP Kepotong Pajak, Pramono: Itu Aturan Pusat

Friday, 13 March 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara terkait keluhan sejumlah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai potongan pajak Tunjangan Hari Raya (THR).

Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah pekerja PJLP menyebut potongan pajak yang diterima cukup besar. Bahkan, ada yang mengaku potongan pajak THR mereka mencapai sekitar Rp2 juta.

Menanggapi hal itu, Pramono menegaskan bahwa pemotongan pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia memastikan Pemprov DKI tidak melakukan pemotongan di luar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Berdasarkan peraturan. Hal yang berkaitan dengan pajak, Pemerintah DKI tidak akan memotong pajak di luar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Pramono saat ditemui di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Pramono tidak menjelaskan secara rinci terkait besaran nominal potongan pajak yang dikeluhkan para PJLP. Namun ia kembali menegaskan bahwa besaran pungutan tersebut sepenuhnya mengacu pada kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

Menurut dia, Pemprov DKI hanya menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam regulasi perpajakan nasional.

“Jadi berapapun yang akan dipungut, saya bukan menjawab jumlah ya, tapi berapapun yang dipungut pasti berdasarkan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah PJLP di lingkungan Pemprov DKI mengeluhkan potongan pajak pada THR yang mereka terima tahun ini. Mereka menilai nominal yang dipotong cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemprov DKI memastikan kebijakan tersebut tidak dibuat secara sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku secara nasional.

See also  DKI Naikan UMP 2021 Jadi Rp 4,4 Juta Bagi Usaha Tidak Terdampak Covid-19

Berita Terkait

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta
DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Tuesday, 3 November 2026 - 17:22 WIB

UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Tuesday, 3 November 2026 - 14:05 WIB

MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB