daelpos.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari D.I. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menerima berbagai keluhan dan aspirasi dari perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan se-DIY dalam Rapat Kerja bertajuk Pengawasan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pada Jumat (25/7).
Dalam sambutannya, Gus Hilmy, panggilan akrabnya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta, khususnya para perempuan yang turut aktif hadir dan berperan dalam sektor pertanian dan perikanan.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak/Ibu sekalian. Cukup mengesankan ternyata ada banyak Ibu-Ibu yang hadir disini, menunjukkan bahwa urusan pertanian dan perikanan tidak hanya didominasi oleh laki-laki. Namun perempuan tetap berperan besar, bukan hanya sebagai konsumen, melainkan juga pelaku produksi,” ujar Anggota Komite II DPD RI tersebut.
Gus Hilmy menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di DIY. Menurutnya, tantangan tidak hanya datang dari keterbatasan lahan dan sumber daya, tetapi juga dari lemahnya sistem penyuluhan yang masih belum optimal dalam memberikan dampak nyata bagi para petani. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Anita Windrati, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang menyoroti persoalan terkait penarikan seluruh penyuluh ke pusat. “Imbasnya ada pada berkurangnya SDM tenaga penyuluh di daerah kabupaten/kota, sehingga kegiatan pembinaan terhadap petani menjadi timpang,” jelasnya.
Tidak hanya itu, fungsi penyuluh sebagai pendamping dan pengubah perilaku petani juga dinilai mulai bergeser. Diperkuat dengan kenyataan yang ada di lapangan, dimana ada banyak penyuluh lebih fokus pada tugas Luas Tambah Tanam (LTT) dibandingkan melakukan pendampingan langsung kepada petani.
Keluhan senada juga disampaikan oleh Catur, Ketua Tim Ketenagaan Penyuluhan Kabupaten Gunungkidul. Ia menyatakan bahwa dari 93 penyuluh yang ada, tidak semua menjalankan fungsi penyuluhan sebagaimana mestinya. “Sebagian malah menjadi petugas statistik tanaman. Waktu mereka habis untuk mengurus data, padahal tugas utama penyuluh adalah mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani. Ini masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Masalah lain yang turut mencuat dalam rapat kerja ini mencakup belum jelasnya nomenklatur penyuluhan, rasio penyuluh yang masih belum ideal, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan para penyuluh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas program.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap upaya dan inovasi yang tetap dilakukan di lapangan, termasuk kreativitas yang ditunjukkan melalui keberadaan POSLUHDES (Pos Penyuluh Desa), meskipun dihadapkan pada keterbatasan dana dan birokrasi yang kompleks.
“Semua masukan ini akan kami kawal dan dorong agar Perpres tentang penyuluhan segera diterbitkan, sehingga kegiatan penyuluhan dari tingkat desa hingga provinsi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas Anggota MUI Pusat tersebut.**
