daelpos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah memastikan penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) berjalan optimal, salah satunya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. KJRI Hong Kong menjadi Organisasi Pelayanan Publik (OPP) yang ditunjuk sebagai Unit Lokus Evaluasi (ULE) PEKPPP Kementerian Luar Negeri tahun 2025.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menyampaikan apresiasi kepada KJRI Hong Kong yang telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan, kepastian, dan pelayanan bagi para diaspora. “Pelayanan publik yang saat ini sudah baik, harus terus ditingkatkan. Melalui PEKPPP, hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan kualitas pelayanan publik,” ungkap Deputi Otok membuka entry briefing di Hong Kong pada Minggu-Selasa (5-7 Oktober 2025).
Dijelaskan, kedepannya hasil IPP tidak hanya menjadi sekadar instrumen evaluasi, tetapi juga alat pembinaan bagi karier ASN dan instrumen perbaikan berkelanjutan. Melalui hasil IPP, organisasi penyelenggara pelayanan dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, sekaligus mendorong percepatan perbaikan pada aspek-aspek pelayanan publik yang masih tertinggal.
“Capaian IPP bukan hanya sekadar angka, tetapi juga dimaknai sebagai sebuah gambaran menyeluruh atas kualitas layanan yang akan memengaruhi tata kelola birokrasi,” lanjut Deputi Otok.
Unit-unit pelayanan publik di luar negeri, termasuk KJRI Hong Kong diminta untuk dapat terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi, pelayanan publik terus bertransformasi menjadi lebih baik dan bergerak seiring dengan praktik terbaik dunia.
Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Hong Kong Yul Edison menyampaikan, KJRI Hong kong telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk dapat mengakomodir kebutuhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah tersebut. “Dalam memudahkan penyebaran informasi dan pelayanan yang lebih efektif, KJRI Hong Kong membuat hotline terintegrasi dan podcast yang mengundang berbagai pembicara termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ujar Yul.
Hong Kong menjadi salah satu negara dengan jumlah WNI terbanyak dan sebagian besar adalah PMI. Oleh karena itu, KJRI Hongkong berkomitmen menjadi representasi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para diaspora, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Terpadu.
Satuan Tugas Perlindungan Terpadu yang diinisiasi oleh KJRI Hong Kong memperkuat fungsi perlindungan WNI, khususnya PMI yang bekerja dan tinggal di wilayah Hong Kong. Satgas ini menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik luar negeri yang menekankan perlindungan adaptif, cepat tanggap, dan berbasis sistem terpadu.
Sebagai informasi, layanan publik di KJRI Hong Kong juga telah berjalan optimal dengan dilaksanakan selama enam hari dalam satu minggu. Selain itu, juga telah menerapkan sistem cashless untuk setiap layanan dan dilakukan pembenahan baik dari sistem kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, hingga sarana dan prasarana.
