daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengecekan finalisasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan melalui CSR BUMN Karya di Kabupaten Banjar, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (20/10/2025). Pembangunan SPPG ini telah ditetapkan melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional dalam mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan,”Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM.”
“Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Program ini juga sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi,“ujar Menteri Dody.
Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) IV Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, didampingi Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, dan Sosial Budaya Ditjen Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU, Tanozisochi Lase, serta Tenaga Ahli BGN Wasito menyampaikan bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, sarana, dan peralatan pendukung sebelum dilaksanakan uji laik fungsi dan operasi yang dijadwalkan pada akhir Oktober 2025 sebagai tahapan akhir menuju serah terima dari penyedia jasa kepada Kementerian PU dan BGN.
“Pada hari ini, tanggal 20 Oktober 2025, dilaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka pengecekan finalisasi pembangunan SPPG di Banjar. Alhamdulillah, bangunan dan seluruh peralatan sudah siap. Ada beberapa masukan dari kami terkait perbaikan minor yang mudah-mudahan bisa diselesaikan paling lambat minggu ini, sehingga pada tanggal 27 Oktober kita bisa melaksanakan uji laik fungsi dan operasi,” kata Triono.
“Harapan kami, di akhir Oktober 2025 sudah bisa dilakukan serah terima dari penyedia kepada Kementerian PU dan BGN, sehingga pengoperasian dapat dimulai pada bulan November, dilanjutkan dengan peresmian SPPG,”tambah Triono.
Menurut Triono, berdasarkan hasil peninjauan di dua lokasi, kualitas pembangunan dan kelengkapan fasilitas SPPG telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diseragamkan. “Secara keseluruhan dua-duanya sudah bagus, baik peralatannya, dapurnya, maupun fasilitas lainnya. Namun, ada hal yang sifatnya visual yang perlu disamakan. Di Banjar, misalnya, masih ada yang perlu dibenahi seperti estetika kabel agar lebih rapi, kemudian finishing ruangan, serta penambahan sistem ventilasi agar sirkulasi udara lebih baik. Lampu juga perlu disesuaikan supaya lebih terang,” ujar Triono.
Sementara itu, pada SPPG Kebumen juga perlu penambahan perlengkapan seperti partisi dan pemasangan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengolahan bahan makanan di area dapur. “Kita sepakat semua perbaikan, baik perlengkapan maupun dokumen, harus selesai pada Jumat ini, agar Senin, 27 Oktober 2025 bisa dilakukan uji laik fungsi dan operasi. Mohon disiapkan checklist kebutuhannya untuk berita acara. Target kami, proses PHO paling lambat Senin, dan Selasa dapat dilakukan rapat review hasil peninjauan bersama Dirjen Prasarana Strategis,” tambah Triono.
Kementerian PU juga menekankan pentingnya penyelesaian seluruh dokumen teknis dan administratif, termasuk addendum kontrak, perjanjian kerja sama (PKS), dan dokumen pendukung lainnya, agar seluruh proses pembangunan dapat rampung sesuai jadwal.
Pembangunan tiga SPPG di Kabupaten Banjar, Kabupaten Kebumen dan Kota Jambi melalui CSR BUMN Karya merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dalam mendukung peningkatan pelayanan gizi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur pendukung yang layak, higienis, dan fungsional. Fasilitas yang telah dibangun ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi SPPG lain di seluruh Indonesia, pusat pelayanan dan edukasi, serta pengolahan gizi terpadu yang menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (*)
