daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara bergerak cepat melakukan identifikasi dan survei lapangan pada Selasa (13/1), untuk menangani banjir sungai yang terjadi di Provinsi Maluku Utara pada Januari 2026 ini. Penanganan difokuskan pada dua lokasi terdampak, yakni Sungai Ake Aru di Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, serta Sungai Ibu di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir. “Kementerian PU berkomitmen hadir cepat di lokasi terdampak bencana. Identifikasi dan survei lapangan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk pengerahan alat berat agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Menteri Dody.
Di Sungai Ake Aru, Kabupaten Halmahera Utara, tim BWS Maluku Utara melakukan pemetaan lokasi terdampak banjir dan pengecekan kondisi infrastruktur sungai, termasuk jembatan pascabanjir. Hasil identifikasi menunjukkan adanya perubahan alur sungai serta sedimentasi yang berpotensi mengganggu kapasitas tampung sungai sehingga diperlukan langkah penanganan teknis lanjutan.
Sementara itu, di Sungai Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, banjir menyebabkan genangan pada permukiman warga serta kerusakan tebing sungai dan muara anak sungai. Tim BWS Maluku Utara juga mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi memperparah banjir apabila tidak segera ditangani, terutama pada bagian tebing sungai yang mengalami longsoran.
Kepala BWS Maluku Utara M. Saleh Talib menyampaikan, identifikasi dan survei lapangan dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan teknis. “Kami telah melakukan identifikasi dan survei langsung di Sungai Ake Aru dan Sungai Ibu untuk memastikan kondisi eksisting sungai pascabanjir. Dari hasil tersebut, kami menyiapkan berbagai langkah penanganan darurat dan rekonstruksi lanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Saleh.
Lebih lanjut, Kepala BWS Maluku Utara juga menegaskan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan alat berat untuk mendukung penanganan banjir.
“Dalam masa tanggap darurat, alat berat kami siagakan untuk pekerjaan pembersihan material sedimen, perbaikan alur sungai, serta pengamanan tebing dan infrastruktur sungai agar fungsi sungai dapat segera pulih dan risiko banjir berulang dapat ditekan,” ujar Saleh.
Sebagai bagian dari respons terpadu, Kementerian PU melalui BWS Maluku Utara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan penanganan banjir berjalan efektif dan terintegrasi, termasuk dalam aspek pengamanan permukiman warga dan infrastruktur publik.
Kementerian PU akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi teknis. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga ketahanan infrastruktur sumber daya air dan melindungi masyarakat dari dampak bencana hidrometeorologi.(*)
