daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan pemulihan fasilitas kesehatan terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut difokuskan pada pembersihan lumpur dan material banjir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas, serta pemulihan layanan air bersih dan sanitasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa dukungan Kementerian PU pada sektor kesehatan saat ini difokuskan pada pemulihan fisik bangunan dan penyediaan infrastruktur dasar pendukung layanan kesehatan
“Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan laporan penanganan bencana per 16 Januari 2026, Kementerian PU telah melaksanakan kegiatan pembersihan fasilitas umum, termasuk fasilitas kesehatan di puluhan lokasi terdampak. Di Provinsi Aceh, pembersihan dilakukan di sejumlah kabupaten seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya dengan progres mulai dari sudah selesai hingga masih dalam tahap pengerjaan.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara tercatat lima lokasi fasilitas umum yang sedang dalam proses pembersihan dan di Provinsi Sumatera Barat terdapat 12 lokasi pembersihan dengan tujuh lokasi telah selesai dan lima lokasi masih on-going.
Selain pembersihan, Kementerian PU mencatat terdapat dua puskesmas yang mengalami kerusakan berat dan tidak layak digunakan karena tertimbun lumpur sekitar dua meter dan berada sangat dekat dengan alur sungai. Kedua puskesmas adalah Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara.
“Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena kondisi eksistingnya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan segera melayani masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Namun, lanjut Menteri Dody, pembangunan puskesmas baru tersebut akan dilaksanakan setelah adanya arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Kementerian PU akan bertanggung jawab pada pembangunan fisik bangunan, sementara pengisian layanan kesehatan seperti tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih untuk fasilitas kesehatan melalui pembangunan sumur bor. Salah satunya berada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat yang saat ini masih dalam proses pengerjaan guna menjamin ketersediaan air bersih dengan standar kualitas kesehatan.
Kementerian PU akan terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memastikan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara cepat, aman, dan berkelanjutan. (*)
