Pemprov DKI Pastikan Anggaran Penanganan Banjir Tak Dikurangi

Thursday, 22 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan penanganan banjir melalui berbagai pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Anggaran penanganan banjir dan mitigasi cuaca dipastikan tidak terdampak pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, seluruh program yang berkaitan dengan pengendalian banjir tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran.

“Tidak ada pengurangan. Jadi hal yang berkaitan dengan penekanan cuaca buruk dan juga normalisasi sungai, apakah itu Ciliwung atau Krukut, dan juga pembelian beberapa pompa-pompa baru, saya men-stressing bahwa tidak ada pengurangan,” tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Pramono, kesiapan infrastruktur pengendali banjir harus disiapkan secara optimal, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem. Bahkan, Pemprov DKI menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama satu bulan penuh. Biasanya, OMC hanya dilakukan selama satu hingga tiga hari.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi melanda Jakarta dalam waktu panjang.

“Kami tidak ingin kemudian, karena memang cuaca-cuaca ini lagi ekstrem sekali. Hampir semua sepanjang Pantai Utara Jawa kan hari ini juga masih kebanjiran semua,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menyebut banjir di Jakarta relatif lebih cepat surut dibandingkan daerah lain. Hal ini didukung oleh kesiapan infrastruktur, terutama pompa-pompa pengendali banjir yang dapat beroperasi secara maksimal.

“Karena memang fasilitas pompanya cukup untuk melakukan itu. Walaupun, kalau kemudian curah hujannya rata-rata seperti hari Sabtu-Minggu di atas 250, itu pasti akan terjadi genangan banjir di mana-mana,” jelasnya.

Terkait kemacetan yang kerap terjadi saat hujan deras, Pramono membuka peluang penerapan kebijakan Work From Home (WFH) apabila curah hujan kembali tinggi. Kebijakan tersebut terutama akan diberlakukan bagi para siswa di Jakarta.

See also  Dorong Ekonomi Berkelanjutan di Papua, Mendes Yandri Harap Program TEKAD Disinergikan dengan Kopdes Merah Putih

“Kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan Work From Home, terutama untuk anak-anak didik kita,” tandas Pramono.

Berita Terkait

BEM UI Serukan 8 Tuntutan di Bundaran HI
Peringatan HUT RI ke-81, Menteri PANRB: Maknai Kemerdekaan dengan Saling Menguatkan
Usai Pimpin Upacara di Ende, Menteri Dody Langsung Bertolak ke Nagekeo
Di Tengah Penanganan Gempa, Menteri Dody Pimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ende
Prabowo Gerak Cepat, BUMN Pulihkan Layanan Vital Pascagempa NTT
Kesejahteraan Guru dan Dosen Didorong Masuk RAPBN 2027
Menteri PU Menuju NTT Bawa 50.000 Paket Sembako Presiden
BNPB Imbau Warga Jauhi Pantai Pascagempa M7,7 di NTT

Berita Terkait

Tuesday, 18 August 2026 - 18:46 WIB

BEM UI Serukan 8 Tuntutan di Bundaran HI

Tuesday, 18 August 2026 - 13:34 WIB

Peringatan HUT RI ke-81, Menteri PANRB: Maknai Kemerdekaan dengan Saling Menguatkan

Monday, 17 August 2026 - 16:31 WIB

Usai Pimpin Upacara di Ende, Menteri Dody Langsung Bertolak ke Nagekeo

Monday, 17 August 2026 - 12:54 WIB

Di Tengah Penanganan Gempa, Menteri Dody Pimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ende

Sunday, 16 August 2026 - 22:30 WIB

Prabowo Gerak Cepat, BUMN Pulihkan Layanan Vital Pascagempa NTT

Berita Terbaru

foto ist

News

BEM UI Serukan 8 Tuntutan di Bundaran HI

Tuesday, 18 Aug 2026 - 18:46 WIB

Berita Utama

Kesenian Rakyat Kemerdekaan, Kemendes-Kementrans Gelar Aksi Peduli NTT

Tuesday, 18 Aug 2026 - 18:13 WIB