Oleh IRMAN GUSMAN
Ketua DPD RI 2009-2016, Senator asal Sumatera Barat 2024-2029
daelpos.com – Kita semua patut menundukkan kepala, karena ada seorang anak kelas IV SD Negeri di Flores gantung diri hanya karena ibunya tak sanggup lagi membeli buku tulis dan pulpen. Kalau setelah lebih dari 80 tahun merdeka ternyata ada anak berusia 10 tahun gantung diri karena miskin, itu tamparan yang amat keras di wajah bangsa ini.
Kita semua patut merasa bersalah dan berdosa. Sebab di tengah kenyamanan hidup di kota-kota besar, Yohanes Bastian Roja (YBR) menegur kita dengan cara mencabut nyawanya sendiri, sebab tiada lagi tempat mengadu, tiada lagi cara lain untuk ia menyampaikan keluhannya.
Kalau anak sekecil itu begitu peduli pada penderitaan ibunya — seorang janda yang bersusah payah menghidupi lima anak hanya dengan berjualan kayu bakar — sehingga ia tak tega membebani ibunya lantas mengakhiri hidupnya, di mana kepekaan dan kesalehan sosial kita; di mana manifestasi keimanan kita; di mana kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri-menteri, anggota-anggota legislatif; mata kita semua tertuju ke mana?
YBR bagaikan puncak gunung es di tengah lautan penderitaan rakyat kecil yang terlupakan dan tak berdaya, yang hanya bisa menonton pameran kemewahan di bangsa ini. YBR adalah raungan dan jeritan senyap penderitaan rakyat miskin di daerah tertinggal, yang lazim dianggap lumrah. Andai tak terjadi tragedi itu, tak muncul pula kepedulian tulus terhadap nasib ribuan bahkan jutaan warga bangsa yang hanya bisa bermimpi tentang pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan dan jumlah warga miskin pun kabarnya berkurang. Tapi kalau masih ada kejadian memilukan seperti YBR, maka kita perlu introspeksi dan melakukan perombakan total terhadap cara pandang dan cara kerja kita.
Rakyat miskin yang dihibur dengan istilah “pra-sejahtera” sebetulnya tidak terhibur. Mereka tak butuh jargon politik. Mereka lebih membutuhkan kail untuk bertahan hidup dari pada ikan yang sekali dimakan, lapar lagi. Mereka butuh pemberdayaan yang bukan didikte dari atas, tapi dikembangkan dari potensi yang mereka miliki. Di situ seharusnya program kewirausahaan berperan.
Publik merasa gembira ketika Presiden membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Tapi kini banyak orang kaget ketika mengetahui bahwa program kerjanya belum menyentuh warga bangsa yang nasibnya seperti keluarga YBR.
BP Taskin perlu tampil di garda terdepan untuk mengentaskan kemiskinan, agar membentuk etalase wajah bangsa yang sesungguhnya. Kita semua akan mendukungnya agar kemiskinan bisa dihapus dari bangsa ini dan keberhasilan BP Taskin akan menjadi tonggak penting dalam legacy Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.
Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya terletak pada mengejar pertumbuhan tinggi, tapi juga pada keberhasilan mengangkat taraf hidup masyarakat di lapisan terbawah. Sebab, seberapa pun hebatnya kemajuan di bangsa ini, prestasi itu akan tergerus jika masih terjadi kemiskinan ekstrem seperti yang dialami keluarga YBR. Dan mereka bukan satu-satunya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut.
Ada pejabat negara yang menganggap tragedi YBR sebagai “wake-up call” bagi pemerintah untuk “mempercepat pembangunan dan perhatian pada kesehatan mental anak”. Istilah “wake-up call” itu terlalu menyederhanakan masalah. Ini bukan “wake-up call”, sebab istilah itu berarti tadinya pemerintah sedang tertidur lelap, sehingga perlu dibangunkan dengan lonceng kematian. Tragedi YBR adalah cambuk yang menghantam seluruh bangsa ini.
Ini bukan urusan percepatan pembangunan; ini urusan percepatan pemerataan yang sudah sangat lama terlambat di daerah-daerah tertinggal. Ini bukan pula urusan kesehatan mental anak; ini mungkin urusan kesehatan mental para pengambil keputusan dari pusat sampai ke daerah. Seperti itu asumsi sebagian warga masyarakat yang terpukul oleh tragedi tersebut, sampai muncul pertanyaan: Di mana gerangan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan?
Negara, melalui BP Taskin dan Pemda, perlu memiliki data warga miskin yang aktual; dan mengimplementasikan aksi-aksi pemberdayaan secara konsisten, tanpa bergantung pada siklus pergantian kepemimpinan. Bantuan-bantuan sosial perlu diperluas menjadi program pemberdayaan masyarakat golongan bawah secara sistematis dan berkelanjutan, sebagai bagian dari jaring pengamanan sosial.
Program pemberdayaan demikian tak boleh didasari pada kepentingan politik musiman, melainkan perlu menjadi komitmen negara untuk secara tulus dan konsisten mengangkat taraf hidup masyarakat di lapisan terbawah dari piramida sosial, agar jangan ada lagi YBR yang kedua.
Kalau konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp769,08 triliun dari total APBN sejumlah Rp3.842,7 triliun, tapi ada anak yang bunuh diri karena tak punya buku dan pulpen, itu berarti negara tidak hadir di sana. Negara lalai menjalankan amanat konstitusi.
Tidak heran kenapa Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, naik pitam dan menyemprot semua aparatnya—sambil menegur dirinya sendiri juga. Sebab Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Secara eksplisit pasal itu mewajibkan perlindungan negara terhadap anak miskin seperti YBR.
Perlu kita terapkan gagasan pengentasan kemiskinan dalam teori Ekonomi Kesejahteraan yang dicetuskan Amartya Sen, yang menggeser fokus kebijakan pembangunan dari pertumbuhan PDB ke perluasan kapasitas manusia. Sebab kemiskinan bukan hanya soal pendapatan rendah, tetapi hilangnya kemampuan dan kebebasan dasar yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.
Meskipun pendapatan yang layak itu penting, itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Kalau masyarakat tak mampu mengubah pendapatan menjadi kemampuan aktual karena kondisi pribadi, sosial, atau lingkungan yang membatasinya, maka kemiskinan akan tetap ada — sebab kebebasan dasar setiap individu tidak terjamin.
Peraih Hadiah Nobel 1998 bidang ekonomi itu berpendapat bahwa masyarakat perlu mendapat kebebasan politik, kebebasan memperoleh fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan proteksi nasibnya, yang ketiadaannya akan tetap berkontribusi pada kemiskinan.
Karena itu, pemberdayaan individu diperlukan untuk membentuk kehidupan mereka sendiri, bukan hanya bertindak sebagai penerima bantuan. Maka untuk mengentaskan kemiskinan, perlu diperluas kebebasan dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi masyarakat, yang pada gilirannya memacu pembangunan manusia.
Saya berpendapat bahwa kemiskinan itu lebih dekat ke kekufuran. Keadaan ekonomi mereka yang berat itu bisa menguji integritas dan iman seseorang. Sebab, ujian bagi orang miskin adalah kesabaran dan harga diri, tapi ujian bagi orang kaya adalah kedermawanan, sebagai manifestasi nilai-nilai yang dianutnya.
Terjadinya kemiskinan adalah hasil dari sebuah sistem yang menghasilkan ketimpangan. Sistem demikian itu adalah bentuk kejahatan yang lebih buruk dari pada kekerasan, sebagaimana diungkapkan oleh Mahatma Gandhi: Poverty is the worst form of violence.
Tragedi YBR adalah bukti bahwa ada yang gagal dalam masyarakat kita, yang kehilangan nilai-nilai, dan kehilangan kepekaan. Sudah betul kita mengejar pertumbuhan 8%, tapi kalau tidak dibarengi pemerataan, sampai ada anak-anak di daerah yang tak mampu bersekolah, bahkan ada yang bunuh diri karena miskin, apa artinya semua keberhasilan itu?
Kematian YBR harus menjadi tragedi kemanusiaan terakhir akibat kelalaian semua pihak dan memudarnya kepedulian sosial di tengah gemerlap kemewahan hidup sebagian warga bangsa. Tapi yang mati bukan hanya seorang Yohanes Bastian Roja. Yang mati adalah kepekaan kita untuk memperhatikan kondisi sesungguhnya dari warga bangsa yang terpinggirkan dan terlupakan.
Selama mata hati kita masih buta, maka selama itu pula warga bangsa yang hidup dalam kondisi seperti keluarga YBR akan terus terlupakan. Pepatah Tiongkok kuno katakan: “Kemiskinan bukanlah sesuatu yang memalukan; kemiskinan hanya membuktikan kurangnya upaya untuk keluar dari situ.” Jadi, kalau masih ada kemiskinan di negeri ini, itu berarti negara belum cukup berupaya untuk keluarkan warganya dari situ. [*]
